batak land

Tor-tor Ritual Malua Mauli Bulung

2008-08-18T09:28:00.003-07:00

Tor-tor Ritual Malua Mauli Bulung

2008-08-18T09:24:00.000-07:00

Raja Na Malo Amang Pargotti

2008-08-18T09:12:00.000-07:00

Raja Pargocti di Bonggar

2008-08-18T09:05:00.003-07:00

Ritual Mangalahat Horbo 2

2008-08-18T07:56:00.000-07:00

Ritual Mangalahat Horbo

2008-08-18T07:32:00.000-07:00

Menilik Akurasi AMDAL PLTP Sarulla

2008-06-18T09:19:00.000-07:00

Menilik Akurasi AMDAL PLTP Sarulla

Catatan : M.Simamora

(Wartawan Nasional Pos Taput)

Perjanjian bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) resmi ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Salah satu isinya adalah rencana pelaksanaan proyek PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal) Sarulla dengan kapasitas 330 MW senilai US$ 600 juta.

Semula, proyek ini sudah digarap PT Union Oil California (Unocal North Sumatera Geothermal) dengan kontrak operasi bersama PT Pertamina dan PT PLN. Namun setelah September 1994 sempat eksplorasi dengan 9 buah sumur, namun proyek ini terhenti.

Proyek itu dibeli kembali oleh pihak PLN pada 2003 dan dilelang kembali. Konsorsium PT Medco Energi Internasional (62,5%) Itochu Corp. Jepang (25%) dan Ormat Technologies, Inc. AS (12,5%), akhirnya memenangkan proyek PLTP Sarulla dengan harga jual listrik ke PT PLN sebesar US$0,0468 per kWh. Penetapan konsorsium Medco, Ormat, dan Itochu tersebut tertuang dalam letter of intent (LoI) yang ditandatangani 25 Juli 2005. Selanjutnya, LoI tersebut akan dimatangkan menjadi kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) selama 30 tahun sesuai dengan keputusan Kementerian Negara BUMN, (27/11/06).

Dari pengalaman kejadian pada proyek-proyek geothermal di Indonesia bahwa Akurasi Penilaian dan pengawasan Amdal terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dari proyek geothermal oleh pihak pemerintah maupun pihak investor masih lemah. Sehingga timbullah berbagai bencana dan masyarakat yang menjadi korban. Persoalannya adalah apakah hasil penelitian Amdal atas PLTP Sarulla bisa dipertanggungjawabkan dan sudah benar- Benar matang ???

Seperti contoh kasus yang terjadi pada proyek PLTP Dieng-Bedugul di Bali. Pada 30 Juni 2007 lalu, salah satu pipa PLTP Dieng di Desa Karangtengah, meledak mengakibatkan 17 orang mengalami luka bakar serius, dan warga sekitar mengalami gangguan sesak napas. Manajer Pelayanan Umum PT Geodipa Energy Dieng Agus Purnomo mengatakan bahwa pipa dengan diameter 36 cm yang berisi air mendidih dengan suhu sekitar 100 derajat Celsius meledak begitu saja.

Hutan di Dieng yang dulunya lebat, kini gundul setelah geothermal beroperasi lebih dari 20 tahun. Selanjutnya hutan gundul itu oleh penduduk ditanami kentang dan sayuran. Pada musim hujan, areal tanaman kentang di daerah perbukitan itu rawan longsor.

Pansus DPRD Bali mengakui, proyek geothermal Dieng yang beroperasi sejak 1974 menghasilkan panas bumi untuk listrik. Tetapi ada fakta hutan gundul dan tiga danau mengering. Mereka tidak menginginkan danau di Bedugul kering lantaran geothermal.

Pengalaman ini dapat dikaji guna mengambil langkah antisipasi dampak negatif (AMDAL) penting yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pembangunan PLTP Sarulla, antara lain menurunnya kualitas udara, meningkatnya bising dan getaran, menurunnya sifat fisik dan kimia tanah, menurunnya stabilitas tanah, meningkatnya erosi dan sedimentasi, dan terjadinya bahaya longsoran. Di samping itu, terjadinya bahaya amblesan, menurunnya potensi dan kualitas air danau, air tanah, dan mata air, terjadinya perubahan tata guna lahan dan hutan, menurunnya kelimpahan dan keanekaragaman flora dan fauna, dan menurunnya nilai kesakralan kawasan hulu juga dianggap merupakan dampak negatif penting yang mesti ditanggulangi. Dampak negatif lainnya adalah timbulnya keresahan masyarakat, gangguan kamtibmas, menurunnya kesehatan masyarakat, kecelakaan kerja, dan gangguan transportasi.

Dari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan, terdapat berbagai teknologi pengelolaan dampak lingkungan yang bisa digunakan. Sementara itu, terdapat 2 jenis dampak yang sulit dikelola yaitu terjadinya amblesan dan menurunnya kelimpahan dan keanekaragaman flora. Di sisi lain, dampak negatif yang jumlahnya mencapai 15 item masih bisa dikendalikan melalui upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Misalnya saja untuk mengatasi penurunan kualitas udara akibat gas H2S (belerang), peralatan separator, scrubber (alat pemurnian uap), dan turbin steam exhaust dapat diefektifkan.

Memang positifnya terdapat tiga dampak penting yang bisa diperoleh melalui pembangunan PLTP ini. Yakni meningkatnya pendapatan pemerintah, timbulnya peluang kerja, dan berkembangnya ekonomi baru. Dilihat dari sisi pendapatan pemerintah daerah dan pusat, akan banyak pemasukan berupa pajak maupun penerimaan negara yang berasal dari pertambangan panas bumi bisa diperoleh. Sedangkan dilihat dari peluang kerja, terbuka kesempatan kerja bagi sekitar 800 - 1.000 orang pada konstruksi dan sekitar 500 orang pada tahap operasional. Selain itu adanya PLTP ini juga akan meningkatkan keandalan listrik di Sumatera Utara karena kapasitas PLTP ini cukup besar, yaitu 330 MW.

Dengan demikian dalam AMDAL PLTP Sarulla harus benar-benar serius dipertimbangkan baik oleh pemerintah, swasta (investor) dan masyarakat dengan serius. Hal yang perlu pertimbangan dalam mengakurasir Amdal PLTP Sarulla diantaranya yakni :

1. Partisipasi masyarakat. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Unsur utama yang memungkinkan partisipasi dapat terjadi, yakni Hak untuk mengetahui, Hak untuk memikirkan, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, Hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan.

2. Mengubah paradigma klasik dimana Pemerintah maupun swasta (investor) menggunakan pola partisipasi semu dengan memobilisasi masyarakat untuk menjetujui tanpa terlebih dahulu ada informasi yang benar dan faktual kepada publik.

Jadi, setiap kebijakan negara baik yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah haruslah melalui sebuah mekanisme yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Yang perlu dicermati adalah bahwa partisipasi tersebut tidak dapat timbul hanya karena adanya elemen masyarakat yang dimobilisasi dan tercatat di daftar hadir sehingga membuat penguasa mengklaim telah mendapatkan legitimasi untuk mengeluarkan sebuah keputusan.

Proyek PLTP Sarulla memang sudah mendapat dukungan dari pemerintah RI dan Jepang. Kita jangan hanya melihat keuntungan pendapatan daerah, namun juga segi keberlanjutan lingkungan hidup patut menjadi perhatian. Pihak yang langsung berhadapan dengan segala resikonya adalah masyarakat di sekitar Sarulla. Belajar dari Bali , masyarakat dan pemerintah Taput sebaiknya juga benar-benar memahami imbas proyek geothermal pada hajat hidup orang banyak.

Dalam hal ini Studi banding penting dilakukan oleh Pemkab Taput pada proyek-proyek geothermal yang telah terlaksana di Indonesia, mencermati dampaknya hingga 30 tahun mendatang. Semua pihak yang peduli pada keberlangsungan alam dan lingkungan hidup di Taput agar melakukan kajian yang komprehensif untuk memahami makhluk seperti apa PLTP Sarulla. Masyarakat harus mengetahui dampak positif dan negatif dari proyek ini, dan mengambil sikap untuk menyelamatkan Bonapasogit.

(Berbagai Referensi)

Pengaduan Kasus Korupsi ke KPK

2008-06-14T22:34:00.000-07:00

Sumut Masuk Tiga Besar

* Pengaduan Kasus Korupsi ke KPK

MEDAN (SINDO) – Daerah Sumatera Utara (Sumut) masuk peringkat ketiga di Indonesia dalam daftar pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dalam kurun 5 tahun belakangan, KPK menerima 2.290 pengaduan korupsi dari masyarakat Sumut.

"Kami menerima cukup banyak pengaduan korupsi dari masyarakat Sumut. Jumlahnya bahkan mencapai 9 persen dari keseluruhan pengaduan masyarakat se-Indonesia ke KPK," tukas Haryono Umar, Wakil Ketua KPK Bidang Pengawasan dan Pencegahan, kepada SINDO seusai workshop peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang digelar di Hotel Garuda Medan, kemarin.

Lebih jauh dipaparkan Haryono, Medan menjadi daerah terbanyak di Sumut dalam pengaduan kasus korupsi dengan jumlah pengaduan sebanyak 886 kasus. Disusul Nias dan Asahan dengan jumlah pengaduan 143 kasus dan 140 kasus.

Sedangkan jumlah paling sedikit datang dari Lubukpakam dan Tarutung. Hanya, KPK memisahkan pengaduan dari Lubukpakam dan Deliserdang. Begitu juga Tarutung dan Tapanuli Utara. (lengkapnya lihat grafis)

Namun, lanjut Haryono, dari 2.290 pengaduan masyarakat Sumut itu, 70 persen tidak dapat ditindaklanjuti. Alasannya, ada kasus yang diadukan memang tidak terkait dengan korupsi. "Ada yang mengadukan persoalan lain yang tidak ada kaitannya dengan korupsi. Namun, ini jumlah tidak terlalu banyak," jelas Haryono.

Jumlah terbanyak penyebab KPK tidak bisa melanjutkan pengaduan masyarakat Sumut itu, beber Haryono, justru tidak dicantumkannya identitas pengirim dan ketidakjelasan dalam objek pengaduan. "Kalau identitas pengadu tidak jelas, kami susah untuk menindaklanjutinya. Apalagi kalau objek yang diadukan tidak disebutkan," tukasnya.

Karena itu, dia mengingatkan, agar masyarakat yang membuat pengaduan korupsi ini mencantumkan dengan jelas identitas dirinya dan objek yang diadukan. Jika itu terpenuhi, KPK berjanji akan melakukan pengusutan. "Jangan takut mencantumkan identitas diri pelapor. Karena KPK menjamin kerahasiaannya. KPK berjanji akan melakukan pengusutan," ujar pria berkulit putih ini.

Ditegaskan Haryono, KPK tidak akan bisa berbuat banyak tanpa bantuan informasi dari masyarakat. Sebab, keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini dijamin dalam peraturan perundang-undangan. "Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi tertuang dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Pemberantasan Korupsi," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut Elfenda Ananda menegaskan, banyaknya pengaduan masyarakat Sumut ke KPK, merupakan tamparan keras bagi aparat penegak hukum di daerah ini. "Itu mengindikasikan semakin lemahnya kepercayaan publik di Sumut terhadap aparat hukum di daerah ini. Makanya, mereka lebih percaya mengadukan kasus korupsi ke KPK ketimbang ke kejaksaan atau polisi," jelas Elfenda.

Elfenda menambahkan, seharusnya fakta yang dibeber KPK menjadi cambuk bagi aparat penegak hukum di daerah ini untuk lebih serius dalam memberantas korupsi. "PR besar bagi kejaksaan atau polisi untuk memulihkan kepercayaan publik. Caranya sebenarnya tidak susah, penegak hukum di daerah ini harus membuang dulu stigma 'ATM' berjalan dalam pengusutan kasus korupsi," cetus pria yang juga menjabat Sekretaris Lembaga Survey Indonesia (LSI) ini.

Pun begitu, Fitra mendesak KPK agar merespon secepatnya pengaduan dari masyarakat Sumut itu. Sehingga, kepercayaan yang demikian besar terhadap KPK bisa dijawab. "Begitu besarnya harapan masyarakat terhadap KPK. Maka itu, kita meminta agar ada respon dari KPK menindaklanjuti pengaduan itu, apalagi pengaduan yang sudah memenuhi syarat," tandasnya.

Selain KPK, workshop kemarin diikuti oleh beberapa LSM di wilayah Medan dan sekitarnya. Tak kurang dari 60 orang menghadiri acara tersebut. Tampil sebagai pembicara pertama adalah Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Kemudian dilanjutkan oleh Adnan Topan Husodo, perwakilan dari Indonesian Corruption Watch (ICW).

Adnan menyampaikan materi tentang cara-cara memperoleh informasi dan data terkait dugaan korupsi. Sedangkan materi terakhir disampaikan oleh fungsional dari Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK yang membeber soal studi kasus dan diskusi pemberantasan korupsi.

Grafis

Jumlah Pengaduan Korupsi Sumut ke KPK 2004-2008

Daerah Jumlah Pengaduan

Asahan 140

Binjai 38

Dairi 31

Deliserdang 105

Humbang Hasundutan 11

Karo 31

Labuhanbatu 59

Langkat 57

Lubukpakam 2

Mandailing Natal 63

Medan 886

Nias 143

Nias Selatan 20

Padangsidimpuan 23

Pakpak Bharat 5

Pematangsiantar 93

Samosir 3

Sibolga 46

Simalungun 103

Tanjung Balai 28

Tapanuli 3

Tapanuli Selatan 43

Tapanuli Tengah 43

Tapanuli Utara 32

Tarutung 2

Tebing Tinggi 75

Toba Samosir 95

· Sumber : Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK

· Sumber : SINDO

"Haram" Hukumnya Menerima CSR dari Korporat Yang Merusak Lingkungan dan Melanggar Hak Asasi Manusia

2008-06-09T02:57:00.000-07:00

Seperti biasa, setiap Rabu, para petani dari berbagai kelompok dan desa di wilayah Toba Samosir berkumpul dan berdiskusi di Sopo (kantor) KSPPM wilayah Porsea, setelah atau sebelum masing-masing mereka sibuk berjualan dan berbelanja.

Pada suatu Rabu di pertengahan tahun 2004, kegaduhan terjadi. Diskusi yang biasanya berlangsung akrab dan penuh keakraban, berubah menegangkan. Ketika itu, muncul berita yang sangat sensitif bagi semuanya: anggota CU Sepakat Jaya, Dolok Martali-tali menerima pupuk dari Indorayon, alias PT TPL.

Beberapa anggota kelompok Sepakat Jaya yang hadir ketika itu ‘disidang’. Mereka dimintai pertanggung-jawaban, kenapa setiap mereka mau menerima 2 zak pupuk dari program community development (CD/comdev) Indorayon. Semua berang. Termasuk staf KSPPM yang hadir pada saat itu. “Masak harga diri kalian bisa dibeli dengan pupuk yang seutil itu?” demikian kira-kira gugatan dan umpatan mereka.

Agak ironis, memang, karena kelompok ini sebenarnya adalah ‘buha baju’ (anak pertama)—kalau bisa diistilahkan demikian—atau kelompok generasi pertama ‘dampingan’ KSPPM. Embrionya sudah terbentuk sejak kasus perlawanan terhadap konstruksi/operasi PT Inalum, proyek berjudul Asahan II, di DAS Asahan, pertengahan 1980-an. Ini jugalah, antara lain, faktor yang membuat anggota kelompok-kelompok lain—sebagai ‘saudara seperguruan’—terpukul. Bagai di dalam alam pikiran setengah sadar.

Singkat cerita, akhirnya kelompok Sepakat Jaya dikeluarkan dari keanggotaan “Forum Tani Rakyat Toba (Fortaba)”—organisasi yang mewadahi semua kelompok dampingan KSPPM di wilayah Toba Samosir hingga saat ini, walaupun mereka mengaku menerima pupuk itu karena ‘tertipu’ oleh distributornya, aparat desa dan kecamatan, yang mengaku sumbernya dari pemerintah daerah. Ringkasnya, mereka tidak dimaafkan. Bahkan, kemudian staff KSPPM pun mengakhiri ‘pendampingan’ ke kelompok itu.

Peristiwa serupa juga terjadi kemudian, seperti di kelompok credit union (CU) Jonggi Manulus, baru-baru ini. Tiga anggota kelompok dikelurkan karena menerima bantuan serupa. Alasan pemecatan itu juga tidak berbeda: kesepakatan Fortaba, yang kemudian dikuatkan dengan surat kesepakatan bersama pada tahun 2007, yang intinya adalah ‘haram’ menerima bantuan Indorayon.Mengapa bisa demikian? Menjawab pertanyaan ini

butuh waktu yang panjang. Ringkasnya, masyarakat—khususnya anggota Fortaba—belum bisa menerima reoperasi Indorayon/TPL dan dosa-dosanya di masa lalu. Bagi mereka, program-program comdev Indorayon hanya ‘manis di bibir’, sebagai upaya untuk melemahkan perlawanan atau ‘uang tutup mulut’. Karena terbukti kemudian, di mana sebagian warga di luar Fortaba juga sudah menerima program-program comdev ini (pupuk, bibit tanaman, ternak, dll), barangkali menjadi salah satu penjelasan kenapa perlawanan terhadap Indorayon melemah belakangan ini. Walaupun, tidak bisa juga dikatakan, perlawanan itu sudah berakhir.

Sebagian masyarakat Toba Samosir juga menyadari bahwa latar belakang munculnya program comdev ini, bukanlah didasari atas kesaradaran akan tanggung jawab sosial atau niat baik Indorayon sejak awal. Jika sekarang mereka getol mengampanyekan paradigma baru, salah satu di dalamnya program CSR/comdev, adalah dalam kaitan menyukseskan reoperasi yang gigih diupayakan sejak pabriknya ditutup sekitar 4 tahun (1998-2002) karena perlawanan masyarakat.

Bukan hanya comdev, pada masa atau situasi keterdesakan itu, bahkan, mereka pun bersedia melakukan berbagai cara yang barangkali bisa dikategorikan sebagai penyuapan. Ini sangat kontras dengan ketidak-acuhan dan kekebalan mereka pada tuntutan masyarakat sekitar di masa pra-reformasi, ketika misalnya ratusan penduduk menuntut penggantian atap rumah atau ganti rugi tanaman akibat hujan asam yang diduga diakibatkan operasi Indorayon. Dengan kata lain, kelahiran comdev/CSR adalah berkat perlawanan masyarakat seiring dengan berlangsungnya gerakan reformasi di Tanah Air.

CSR, Kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM

Ketika saat ini Indorayon/TPL sedang mengumbar paradigma baru, justru pada saat bersamaan mereka melakukan perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di Pollung, Humbang Hasundutan, mereka menebangi pohon kemenyan rakyat dan menguasai lahan atas nama konsesi yang mereka peroleh dari pemerintah. Ketika masyarakat melakukan perlawanan, perusahaan ini selalu menghadapinya dengan aparat sipil dan polisi/TNI, elite politik, pengusaha lokal, politisi, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Tidak cukup hanya menggunduli kemenyan, perusahaan milik Sukanto Tanoto ini juga membuang limbah B3 di tempat-tempat curaman dan daerah aliran sungai, yang mencemari Sungai Ronuan di Tele, yang digunakan penduduk untuk MCK dan irigasi persawahan.

Di daerah tetangga, Dairi, khususnya di Sopo Komil juga demikian. Kehadiran PT Dairi Prima Minerals (1998) yang saat ini memasuki tahap konstruksi perumahan dan infrastruktur juga berdampak lingkungan dan sosial yang kompleks dan problematis. Pertama sekali, kehadiran perusahaan Australia ini menimbulkan keresahan sosial dan potensi konflik horisontal antara dua subetnis Batak di sana, karena saling klaim hak atas tanah. Marga-marga tertentu mengklaim tanah di sana sebagai hak ulayatnya dan membuat marga-marga lain merasa terancam di tanah yang sudah dikelola selama berpuluh tahun dan dimiliki sah secara adat pada masa lampau. Kemudian, ekplorasi yang mereka lakukan juga sudah merusak hutan dan, ironisnya, mereka kelak akan melakukan pembangunan pabrik dan eksploitasi hutan lindung Batu Ardan register 66.

Kenyataan serupa ini juga kita jumpai di hampir seluruh Tanah Air, di mana perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional berada, antara lain, PT Freeport Indonesia di Papua, PT Kaltim Prima Coal (pertambangan terbesar batu bara) dan Unocal (minyak) di Kutai Timur, PT Caltex Pacific Indonesia (CPI), PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) di Riau, dan lain sebagainya. Pascareformasi, mereka semakin getol dan menggelontorkan dana CSR/comdev yang semakin besar dan melibatkan stakeholder yang semakin luas, tetapi di sisi lain tetap saja melakukan pengerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Di Kabupaten Fakfak, Papua, hadirnya PT Freeport Indonesia (1967) yang mengeruk kekayaan bumi (tembaga, emas, uranium) menimbulkan pelanggaran HAM, bukan saja hak-hak ekososbud, tetapi juga hak-hak sipol. Perusahaan pertambangan Amerika ini dengan leluasa mengeruk sumber daya alam dan merusak lingkungan, sedangkan masyarakat terutama suku asli, Amungme, hanya merasakan remah-remahnya dan terusir dari kampung halaman. Mereka tetap berkubang dalam lumpur kemiskinan dan ketertinggalan, sementara kekayaan alamnya dibawa terbang ke negeri Paman Sam. Tuntutan mereka agar mendapat bagian (shareholder) yang adil dari eksploitasi buminya, justeru dijawab dengan politik represi dan popor senapan. Bahkan, ketika mereka mencoba mengais sisa-sisa pertambangan itu di limbah tailing, mereka justeru harus berhadapan dengan pasukan militer yang dibayar untuk menjaga proyek.

Kehadiran PT Freeport yang diduga berhubungan erat dengan bantuan pemerintah AS dalam menumbangkan Orde Lama, juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Setiap hari, perusahaan asing pertama di masa kekuasaan Soeharto ini membuang ratusan ribu ton limbah tailingnya ke sungai Ajkwa, mematikan ratusan hektar hutan alam, merembes dan merendam kebun-kebun nelayan Suku Komoro, bahkan menyebar hingga ke laut Arafuru. Aktivitas pertambangan ini juga menyisakan banyaknya lubang-lubang raksasa, yang akan menjadi danau-danau kecil dengan kadar keasaman tinggi.

Sekarang, kita beralih ke Kalimantan. Studi yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, menunjukkan, program CSR yang dilakukan PT Kaltim Prima Coal (pertambangan terbesar batu bara) dan Unocal (minyak) terkesan untuk menghindari konflik dengan masyarakat sekitar. Unocal yang sudah beroperasi sejak tahun 1970-an di daerah Marangkayu, Kutai Timur, baru menjalankan program comdev pada tahun 2002 setelah masyarakat melakukan protes dengan demonstrasi massal. Demonstrasi yang berlangsung dan sulit dikendalikan di sekitar lokasi pengolahan minyak memaksa Unocal untuk melakukan kegiatan-kegiatan filantropis dalam program comdev. Kehadiran Unocal sendiri telah membuat tambak dan lahan pertanian yang merupakan sumber pendapatan penting masyarakat tercemar minyak.

Mulyadi (2004), peneliti PSKK-UGM menyebutkan, walaupun sulit mengidentifikasi kapan perusahaan-perusahaan lain, seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC), memulai program CSR. Namun, fakta menunjukkan bahwa mereka merealisasi program-program tersebut secara lebih intensif pada tahun-tahun setelah diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan yang telah memberi kebebasan yang lebih besar kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Jeleknya lagi, dalam merealisasikan programnya, Unocal dan KPC menggandeng LSM bentukan pemerintah daerah, Kapital, yang tidak memiliki kapasitas dan sarat dengan kepentingan elite, korupsi, dan realisasi program yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat yang terkena dampak.

Sekarang menuju Riau. Masyarakat Duri yang hidup di daerah operasi CPI mengalami kerugian yang besar dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Ekspansi perusahaan minyak terbesar yang berasal dari negeri yang mengaku sebagai kampiun demokrasi dan hak asasi manusia, Amerika Serikat, ini membuat jarak titik-titik pengeboran minyak dengan pemukiman penduduk hanya sekitar 200 meter. Akibatnya, sumur-sumur penduduk menjadi kering dan ketersediaan air minum menjadi kritis. Masyarakat kemudian harus membeli air untuk air minum. Begitu juga dengan usaha kolam ikan, menjadi terancam kekeringan dan menurunkan sumber pendapatan.

Kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak kalah dahsyat juga terjadi atas kehadiran pabrik pulp dan paper skala terbesar dunia di Riau. Kehadiran PT RAPP, saudara kandung Indorayon/TPL, beroperasi sejak tahun 1995 dan kini (sejak 2001) berkapasitas 2 juta ton per tahun (bandingkan dengan PT Toba Pulp Lestari berkapasitas 225.000 ton), juga menyisakan masalah dengan penduduk setempat. Setidaknya 40,000 hektar konsesi yang dimiliki perusahaan, di mana pabrik RAPP kini berada, diklaim penduduk desa Delik, Sering, dan Kerinci sebagai tanah milik mereka. Karena kasus ini beberapa orang penduduk desa dipenjarakan. Kasus serupa juga terjadi di desa Lubuk Jambi di mana sejumlah penduduk desa dilaporkan tertikam hingga meninggal selama protes pada 1998.

Untuk bisa memproduksi pulp sebesar 2.000.000 ton kertas sebanyak 350.000 ton pertahun, RAPP harus menebang kayu sebanyak 9.000.000 juta m³ pertahun. Untuk itu mereka harus memiliki hutan tanaman industri (HTI) minimal seluas 418,665 hektar untuk sekali rotasi (setiap enam tahun). Namun hingga Juni 2006, mereka menyatakan baru memiliki seluas 265.407 hektar, selain penguasaan lahan para mitranya seluas 651.539 hektar. Karena itu, permohonan konsesi baru untuk HTI di Provinsi Riau terus dilakukan. Keseluruhan konsesi yang diajukan merupakan kawasan yang masih berhutan, memiliki potensi kayu alam yang sangat kaya, bahkan merupakan kubah gambut sampai kedalaman 20 meter.

Ironisnya, baru-baru ini, Direktorat Pajak mengungkap dugaan penyelewengan pajak sebesar Rp. 1,3 triliun yang dilakukan Asian Agri, grup perusahaan yang di bawahnya terdiri dari belasan perusahaan (meliputi bisnis cokelat, karet, dan, terutama, kelapa sawit), salah satu anak perusahaan Grup Raja Garuda Mas milik Sukanto Tanoto, pengusaha yang pada tahun 2006 dinobatkan majalah Forbes sebagai orang terkaya di Indonesia. Akan tetapi, tidak lama kemudian, datang berita dari Ho Chi Minh, Vietnam, salah satu anak perusahaan yang telah mengukuhkannya sebagai industrialis global, RAPP, menerima penghargaan CSR AWARD for Excellency Poverty Alleviation dari Forum Asia.

Secara keseluruhan, industri pulp dan paper di Riau telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hilangnya 3,7 juta hektar hutan alam Riau selama periode 1982-2005. Diakibatkan berdirinya industri-industri pulp dan paper tanpa didahului pembangunan HTI sebagai sumber bahan baku. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan bahan baku sebesar 7.841.147,59 m³, di mana kapasitas total industri perkayuan mencapai 22.685.250 m³pertahun, sedangkan kemampuan hutan alam untuk berproduksi secara lestari hanya sebesar 14.844.102,41 m³ per tahun.

Terakhir, adalah hasil penelitian terbaru yang dilakukan Walhi terhadap lima perusahaan nasional dan multinasional terhadap PT RAPP, PT DPM, PT Medco E & P Rimau, PT KPC, dan PT Newmont Nusa Tenggara, yang menyimpulkan, antara lain: pertama, konsep dan praktik CSR tidak berkontribusi secara memadai terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang hidup di sekitar kelima perusahaan tambang dan kayu tersebut. CSR digembar-gemborkan begitu rupa pada saat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ekososbud masyarakat dan ketentuan-ketentuan hukum lingkungan. Kedua, dengan menyerahkan urusan pemenuhan hak ekososbud pada korporasi-korporasi itu, pada saat yang sama negara telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak ekososbud masyarakat. Singkatnya, program-program CSR kelima korporasi itu ditengarai sebagai sekadar cosmetic belaka.

Tambahan, di Bangka-Belitung, kehadiran PN Timah yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Kehidupan di pabrik yang serba mewah dan bergaya kolonial sangat kontras dengan kehidupan masyarakat sekitar yang hidup dalam kemiskinan, baik dalam ekonomi, akses pendidikan, dan gaya hidup. Sampai-sampai, keberadaan pabrik ini diumpamakan laksana the Tower of Babel. Hal inilah yang secara impresif dideskripsikan Andrea Hirata, dalam novelnya yang sangat terkenal berjudul Laskar Pelangi.

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, secara umum korporasi-korporasi di Indonesia, baik nasional dan multinasional, sudah mulai melaksanakan program CSR/Comdev, tetapi umumnya setelah mendapat protes atau perlawanan masyarakat sekitarnya.

Kedua, ketika korporasi-korporasi melaksanakan program CSR, pada saat yang sama mereka tidak mengubah karakter bisnisnya: masih merusak lingkungan dan menciderai hak asasi manusia, terutama hak ekososbud dan pada gilirannya menimbulkan pelanggaran hak-hak sipol. Seolah-olah dengan CSR, kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM terkompensasi.

Ketiga, pelaksanaan CSR sebagai upaya penjinakan perlawanan laten dan manifes. Banyak kasus menunjukkan, korporasi melakukan CSR untuk mendapatkan dan mengharapkan akseptasi atau mengompensasi ketidak-setujuan masyarakat.

Keempat, umumnya program CSR/Comdev dibungkus sedemikian rupa sebagai alat untuk memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat internasional dan bisnis, untuk kemudian memenangkan kontestasi pemasaran. Dengan CSR, mereka merasa telah berbudi luhur mengulurkan tangan kepada masyarakat sekitar.

Kelima, sejauh ini, seperti yang dilakukan Indorayon/TPL, program-program CSR disusun dan diimplementasikan secara elitis, tidak partisipatoris. Lebih lanjut, besaran dana yang dialokasikan semata-mata berdasarkan ‘kerelaan’ korporasi, bukan atas dasar negosiasi atau kesepakatan dengan stakeholders. Hal ini disebabkan regulasi yang tidak jelas (berkaitan dengan ideologi negara) dan lemahnya posisi tawar stakeholders terutama masyarakat akar rumput.

Keenam, seringkali program CSR dilakukan untuk memback-up operasi perusahaan itu sendiri. Contohnya, korporasi membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lain, yang dikampanyekan sebagai bagian dari kepedulian untuk membuka isolasi desa-desa tertentu, padahal untuk kelancaran transportasi proyek. Termasuk, misalnya, kemitraan dengan mengikut-sertakan pengusaha sub-kontrak, tetapi di baliknya bersembunyi kepentingan untuk membangun ‘koalisi’ menghadapi perlawanan masyarakat. Ini, misalnya, dilakukan sangat cantik oleh Indorayon/TPL menghadapi perlawanan masyarakat Tapanuli.

Sikap terhadap CSR

Kalau demikian halnya, apakah CSR harus ditolak mengingat praktik-praktiknya sekadar kosmetik dan tidak berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat sekitar? Bagaimana sikap kita terhadap CSR?

Pertanyaan ini bisa dijawab secara ideologis dan pragmatis. Bagi kaum kiri, misalnya, jawabannya sudah jelas: Tolak! Bagi mereka, ekspansi industri kapitalistik adalah sesuatu yang harus dihempang, termasuk segala tetek-bengek CSR/comdev. Yang perlu dimajukan adalah nasionalisasi atau pemajuan perusahaan-perusahaan negara (state enterprises), seperti Bolivia di bawah kepemimpinan Evo Morales. Untuk ini, dibutuhkan pemimpin yang tangguh dan gerakan sosial yang kuat.

Akan tetapi, menolak CSR dalam rezim ekonomi global yang kini sudah dikuasai oleh kejayaan korporasi—di mana kekuatan negara sudah dikebiri, dengan sadar atau tidak akan bertemu dengan kepentingan korporasi atau kapitalis itu sendiri, yang sesungguhnya secara alamiah menghindari segala bentuk regulasi dan kewajiban-kewajiban sosial. Seperti kita tahu bersama, mereka meyakini “CSR is bad capitalism” atau apa yang pernah dikumandangkan Milton Friedman (1962), Dalam hal ini, golongan kiri dan kanan akan bertemu pada satu kepentingan, walau berangkat dari titik yang berbeda.

Karena itu barangkali—inilah posisi pragmatis dan ‘aman’ yang dipilih negara-negara berkembang dan negara maju welfare state, CSR diregulasi secara bertahap pada garis kontinum ‘voluntary’ dan ‘obligatory’. Mereka tidak memilih sikap frontal terhadap korporasi, tetapi mengatur secara bertahap sambil melakukan negoisasi. Singkatnya, mereka menerima sambil memperbaiki kelembagaan. Secara ideologis, hal ini dipandang kurang radikal.

Di Indonesia, misalnya, CSR/comdev telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengikat perusahaan negara dan korporasi swasta seperti UU 19/2003 tentang BUMN, UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, beberapa UU ini belum mengatur secara jelas sejauhmana kewajiban CSR ini harus dilakukan. Apalagi, penegakan hukum yang ada pun menjadi sesuatu yang sulit diharapkan.

Dengan demikian, konsep dan pelaksanaan CSR sangat tergantung pada sistem ekonomi-politik, bahkan ideologi. Ideologi membentuk sistem ekonomi-politik. Dengan demikian, pilihan ideologi mengarahkan kita pada pilihan bentuk, isi, kelembagaan CSR.

Tentang KSPPM

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) didirikan 23 Februari 1983, merupakan lembaga yang peduli pada masalah hak-hak asasi petani, pengembangan prakarsa masyarakat, lingkungan, dan hak asasi manusia. Pendirian lembaga yang diinisiasi sekelompok agamawan, cendekiawan, dan aktivis pro-demokrasi, ini adalah untuk merespons terjadinya pemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembangunanisme (developmentalisme) yang berlangsung sejak dekade 1970-an di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Tapanuli.

KSPPM adalah organisasi non-pemerintah yang berlokasi di Parapat dan 4 wilayah pendampingan yakni wilayah Humbang-Silindung (meliputi Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan), Wilayah Toba (Kabupaten Toba Samosir); Wilayah Samosir (Kabupaten Samosir dan sekitarnya); dan Wilayah Dairi (Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat). Lembaga ini melakukan kerja-kerja studi dan riset, pengorganisasian, pendidikan populer, dan advokasi untuk mendampingi dan melayani petani.

Tim KPK “Tutup Mata” Soal Kasus Korupsi Di Taput

2008-06-09T02:42:00.001-07:00

Seiring dengan kedatangan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Sumatra Utara untuk mencek jumlah dugaan korupsi di Sumut yang dilaporkan masyarakat sekaligus melakukan supervisi mengenai proses pengusutannya, oleh masyarakat Tapanuli Utara ditanggapi hangat.

Berbagai pendapat, argumen dan komentar beragam bermunculan, dimana kedatangan Tim KPK menjadi topik utama yang diperbincangkan baik dikalangan politikus, warga sipil, pengamat pemerintahan di warung-warung kopi maupun di tempat-tempat keramaian. Pasalnya beberapa temuan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) seolah mengendap.

Seperti dugaan korupsi bantuan tsunami Aceh bernilai puluhan miliar rupiah yang dikelola Kantor Pusat HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Pearaja–Tarutung oleh Ephorus HKBP Dr Bonar Napitupulu. Selama tahun 2005 s/d 2006 telah menerima bantuan Rp 7.323.458.439.

Sedangkan Pokja Peduli Kasih HKBP dengan susunan pengurus (SK Ephorus HKBP NO 15/L.08/I/2005 tanggal 6 Januari 2005) dengan Ketua Ephorus HKBP Pdt. DR. Bonar Napitupulu sampai dengan tanggal 20 Juni 2007 telah menerima bantuan Rp3.469.071.286.

Berbagai penyimpangan berdasar laporan hasil badan audit HKBP No. 12/BA/VIII/HKBP/2007 tanggal 24 Agustus 2007. Disebutkan, pembentukan dan MoU Y. Peka atas nama HKBP namun seluruh pelaksanaan penyaluran dana melalui Y.Peka tidak diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada pucuk pimpinan yaitu Ephorus HKBP. Terdapat pengeluaran peduli kasih kantor pusat HKBP Rp 614.677.000 belum dipertanggungjawabkan secara baik.

Terdapat penggunaan dana bencana alam yang tidak tepat sasaran Rp 664.098.250 dan dana tidak disalurkan Rp 394.130.263. Begitu juga menyangkut inventaris yang dibeli dari dana bantuan bencana alam Rp 60.026.500 namun tidak dijumpai barang sebesar Rp 26.572.000.

Ditambah tentang kasus dugaan korupsi di Dinas Koperasi dan UKM Taput soal bantuan sapi sebanyak 200 ekor senilai Rp 900.000.000 ke kelompok tani pada TA 2005 kini masih dipertanyakan sejauh mana penanganan raibnya sapi yang diberikan Menteri Sosial kepada Pemerintah Tapanuli Utara. Menurut sumber di Kecamatan Pangaribuan Taput, bahwa ternak sapi tersebut sudah tidak berada di tempat.

Pada TA 2006 adapula dianggarkan Pemda Taput melalui APBD untuk membuat kandang sapi tersebut dengan biaya sebesar Rp 246.000.000 yang dialokasikan di desa Lumban Sinaga kecamatan Pangaribuan. Menurut pantauan dilapangan pada tahun 2007 lalu, kandang –kandang sapi tersebut kondisinya telah rusak parah dan sapi-sapinyapun tidak ada di tempat.

Ada pula dugaan kasus korupsi dalam penjualan tanah kawasan hutan register-49 Dolok Tusam Barat, Desa Rahut Bosi Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 20 ha, yang dijual kepada oknum JS alias Chihok Con (52) selaku Direktur PT MMM Pematang Siantar dengan merekayasa sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Taput.

Kawasan itu dijual Nopember 2003. Dari hasil penyidikan masih ada beberapa kawasan hutan Register yang berlokasi di kecamatan lainnya yang dijual ke pengusaha. seputar adanya penjualan kawasan hutan Register-49 di beberapa tempat di Kabupaten Taput yang melibatkan sejumlah pejabat penting.

Pihak BPN pernah mengeluarkan surat jual beli hasil tanaman kemenyaan Dolok Tusam kepada oknum JS (Direktur PT MMM) Pematang Siantar, seharga Rp 4.500.000 untuk setiap orang. Dalam penyelidikan ternyata bukan menjual, maka diduga keras ada permainan oknum oknum pejabat di Taput.

Belum lagi hasil audit BPK RI Maret 2007 yang menemukan sembilan penyimpangan anggaran 2005 dan 2006 atas pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp 1.649.572.935,46 seolah mengendap.

Hasil audit BPK RI ini ditemukan pada TA 2005 Rp 447.150.000,00 dan TA 2006 Rp 1.202.422.935,46. Temuan tersebut digolongkan dalam penyimpangan kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan sebanyak delapan penyimpangan dan satu penyimpangan yang mengganggu azas kehematan.

Dari sembilan temuan itu, delapan masalah penyimpangan terhadap kriteria yakni, belum dipertangungjawabkannya pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai ketentuan dan terdapat panjar kerja sebesar Rp 744.343.352,00. Selain itu, tidak atau belum didukung bukti lengkap pengeluaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah senilai Rp 97.500.000,00.

Pengadaan sound system lapangan dan satu set alat band (Tahun Anggaran 2005) sebesar Rp 447.150.000,00 pada Sekretariat Daerah yang dilaksanakan denganpenunjukanlangsung(PL). Terjadi ketidak sesuaian jumlah yang diterima pada kontrak dan merugikan keuangan dalam pengadaan kursi plastik untuk Sekretariat Daerah sebesar Rp 28.875.000,00.

Tidak sesuai ketentuan untuk pengeluaran belanja modal Sekretariat Daerah sebesar Rp 231.850.000,00 dan terdapat duplikasi biaya pengukuran yang dimasukan dalam item pembayaran dalam kontrak sebesar Rp 13.630.638,98. Tidak sesuai ketentuan pada pelaksanaan proyek APBD untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kimbangwil sebesar Rp 12.535.80,87 dan pelaksanaan kegiatan yang terlambat belum dikenakan denda Rp 24.886.470,00. Tidak sesuai dengan kontrak pada pelaksanaan proyek APBD untuk Dinas Pekerjaan UmumsenilaiRp17.642.334,61.

Sedangkan satu penyimpangan yang mengganggu azas kehematan, terdapat kelebihan pembayaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp31.159.300,00. Atas pelaksanaan belanja anggaran 2005 pada realisasi belanja administrasi umum non pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal satuan kerja dilingkungan Pemkab Tapanuli Utara dibagi tiga cakupan pemeriksaan, yakni, anggaran belanja administrasi umum sebesar Rp139.188.957.672,81 terealisasi Rp134.763. 020.076,00 atau 96,82persen.

(Sumber berita/ Marihot Simamora/ Wartawan nasional Pos)

Gempa Simangumban

2008-06-05T04:36:00.001-07:00

Banjir Bandang di Desa Sibulan-bulan

2008-06-05T04:25:00.003-07:00

Akibat Gempa di Desa Simangumban

2008-06-05T04:12:00.000-07:00

Panorama Danau Toba Memanjakan Mata

2008-05-25T06:39:00.000-07:00

Jabu nami on dah

2008-05-25T06:32:00.000-07:00

Mengisi Waktu Luang Dikapal Danau Toba

2008-05-25T06:25:00.001-07:00

Marende Lagu Batak

2008-05-25T06:15:00.000-07:00

Terjun Bebas di Danau Toba

2008-05-25T06:00:00.001-07:00

Terjun Bebas

2008-05-25T05:42:00.000-07:00

Sunset di Tuktuk Samosir

2008-05-24T04:00:00.000-07:00

Mengarungi Danau Toba

2008-05-24T03:34:00.000-07:00

Warna Desa Sitapongan Tapanuli Utara

2008-05-16T22:22:00.000-07:00

Bingkai Sederhana

2008-05-16T22:13:00.000-07:00

Menuju Kemapanan

Berbagi Jatah

2008-05-16T21:34:00.000-07:00

Menu Hari ini

Tuak..ragat dan langsung minum...wouw..nikmatnya

2008-05-16T21:02:00.001-07:00

Pencemar Danau Toba

2008-05-15T18:58:00.000-07:00

Keramba Apung milik PT AquaFarm Nusantara, keberadaannya sangat fenomenal disamping dapat menampung ribuan tenaga kerja juga berpotensi mencemari ekosistem Danau Toba.

cebur diri di danau toba

2008-05-14T05:00:00.003-07:00

Puisi Sang Petani

2008-05-14T03:57:00.001-07:00

Pagi yang dingin kau tinggalkan desa.
Kau bawa segenggam perbekalan.
Pagi yang cerah kau pergi.
Hanya untuk mengejar satu cita-cita.
kau gantungkan hidup
di bawah terik matahari.
Kau memikul beban yang berat
tapi kau tempuhi dengan sabar.
Petani.
Kau jangan menyerah.
Kau terus berjuang
sampai tercapai cita-cita.

Toluto dan Frans Sihombing “Akrab” Tapi “Pekong”

2008-05-11T06:16:00.000-07:00

Usai melakukan pencoblosan Pilgubsu 2008 di TPS 7 kompleks RSUD Swadana Tarutung (kamis16/04) sekitar pukul 09.30 WIB, Bupati Taput Torang Lumbantobing (Toluto) beserta istri Elly br Manalu bersama rombongan kemudian melakukan peninjauan langsung proses pemungutan suara ke beberapa TPS yang ada di kecamatan Tarutung, kecamatan Siatasbarita dan kecamatan Siborong-borong kabupaten Tapanuli Utara.

Berangkat dari rumah Dinas Bupati, turut bersama rombongan yakni Ketua KPUD Taput Janpiter Lumbantoruan, Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MBA, Kapolres Taput AKBP Edy Napitupulu, Sekdakab Taput Sanggam Hutagalung MM, Sekretaris KPUD Taput Janter Sinaga, Camat Tarutung Drs Tobok Lumbantobing, Kakan Kesbang Taput BP Siahaan MM, Kabag Humin Taput Drs Pestalen Pasaribu dan rekan-rekan Jurnalis.

Setelah mengunjungi beberapa TPS yang ada di Kecamatan Tarutung, rombongan Bupati Toluto tiba di TPS 2 kecamatan Siatasbarita. Selain disambut oleh Camat Siatasbarita Humisar Silalahi, kedatangan rombongan Bupati Toluto ternyata juga disambut langsung oleh Wakil Bupati Taput Frans Sihombing MM yang tengah berada di lokasi TPS sebelum rombongan tiba. Sambutan hangat yang penuh keakraban oleh Frans Sihombing MM buat Toluto terlihat dengan jabat tangan yang erat dan pelukan akrab, yang kemudian mempersilakan dengan hormat.

Beberapa saat kemudian Toluto dan Frans tampak asyik berbincang–bincang di halaman lokasi TPS bersama dengan Kapolres Taput AKBP Edy Napitupulu dan Sekdakab Taput Sanggam Hutagalung MM.

Namun hanya beberapa menit saja keakraban itu dipertontonkan kedua figur pemimpin di Taput tersebut, rombongan Bupati langsung bergegas meninggalkan lokasi TPS untuk melanjutkan tinjauannya ke Kecamatan Siborong-borong. Anehnya, Wakil Bupati Frans Sihombing MM tidak turut bergabung bersama rombongan Bupati Toluto bergerak menuju Siborong-borong.

Pertemuan singkat ini seakan-akan dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya keharmonisan hubungan yang selama ini terjalin dari kedua figur pemimpin di Kabupaten Tapanuli Utara ini, Toluto sebagai Bupati dan Frans Sihombing MM sebagai Wakilnya.

Di kalangan masyarakat Taput, tersiar isu bahwa hubungan antara Toluto dan Frans kabarnya tidak begitu harmonis lagi dalam kurun waktu belakangan ini. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan keduanya.

Namun seperti yang pernah diberitakan di media, bahwa Toluto dan Frans Sihombing dikabarkan tengah Pecah-Kongsi alias “Pekong”, dalam menjelang Pilkada Taput akhir Oktober mendatang.

Seiring dengan memanasnya suhu politik jelang Pilkada Taput, Frans Sihombing MM yang sekarang masih menjabat sebagai wakil bupati Taput hampir dipastikan akan kembali mencalonkan diri menjadi wakil bupati Taput periode 2008-2013, namun berpasangan dengan Samsul Sianturi SH sebagai Calon Bupatinya.

Sedangkan Toluto sendiri, juga diperkirakan akan ikut mencalonkan diri sebagai kandidat Bupati pada Pilkada Taput Oktober nanti. Itu terlihat dari banyaknya kelompok-kelompok marga dan elemen masyarakat di Taput yang telah menyatakan dukungan bagi Toluto untuk maju sebagai calon bupati Taput periode 2008-2013. Namun kecil kemungkinannya bahwa Toluto dan Frans akan maju bersama sebagai kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati seperti dahulu yang sama-sama berjuang.

Kini sepertinya prinsip maupun jalan politik keduanya tidak seiring lagi seperti dulu, kira-kira seperti syair lagu “ Ku coba bertahan mendamping dirimu, walau kadang kala tak seiring jalan. Kucari dan selalu kucari Jalan terbaik, agar tiada penyesalan dan air mata”. Syair lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi kawakan Pance Pondang ini seolah menjadi cerminan keharmonisan “Toluto dan Frans” (Marihot Simamora/Wartawan Nasional Pos)

Silangit dan Pengembangan Kawasan Agropolitan

2008-05-10T01:57:00.000-07:00

Hermanto Turip, Tarutung

Pemerintah pusat menekankan agar Kabupaten/kota di seluruh Indonesia membuat kebijakan yang dapat merangsang minat investor menanamkan modalnya. Daerah yang tidak mampu akan jauh tertinggal. Sisi lain daerah yang mampu mendatangkan investor akan membuat daerah tersebut tidak terlalu membebani pusat soal pendanaan pembangunan.

Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang pengoperasiannya diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono, pada tanggal 9 Maret 2005 cukup vital dijadikan salah satu aset daerah. Tentunya diharapkan mampu mendongkrak pertanian dan pariwisata di empat kabupaten. Semenjak bandara yang dimaksud dioperasikan, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Baik secara fisik, maupun kualitas.

Adanya Perkembangan Bandara dikarenakan, Departemen Perhubungan terus menambah panjang Run Way (Landasan Pacu, red). Kalau semula panjang Run Way Bandara tersebut masih 1.850 meter x 30 meter, saat ini sudah menjadi 2.250 meter x 30 meter. Sekaligus membangun berbagai fasilitas pendukung penerbangan. Sehingga Bandara Silangit, saat ini sudah dapat didarati berbagai jenis pesawat diantaranya, pesawat jenis CN – 235, Fokker 50, dan bahkan Fokker 28 seri 4000, baru-baru ini yakni tanggal 7 September lalu, mendarat mulus membawa rombongan mantan Menteri Perdagangan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.

Dengan keberadaan Bandara Silangit, menjadi salah satu pendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput, dalam pengembangkan Kota Agropolitan, sekaligus diharapkan mampu memacu percepatan roda pembangunan, dan perekonomian Taput khususnya, serta tiga Kabupaten lain yaitu, Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Hal dimaksud dapat terwujud, apabila ada kerjasama dalam pemamfaatan Bandara Silangit. Mewujudkan Kota Agropolitan, dan percepatan roda pembangunan, serta perekonomian di Taput, dan tiga Kabupaten dimaksud dengan memamfaatkan Bandara Silangit, Pemkab Taput dan kepala Bandara Silangit, pada tanggal 6 September 2007 lalu di Tarutung, telah menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Pemkab Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Rapat koordinasi itu, berguna untuk membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan rencana pegembangan Bandara Silangit yaitu, kerjasama pemamfaatan Bandara dalam mendukung Kota Agropolitan, serta mendukung roda perekonomian masyarakat, tentunya di empat Kabupaten itu.

Alhasil, dalam keputusan rapat, keempat Kabupaten sangat mendukung terwujudnya kerjasama. Wujud daripada kerjasama keempat Kabupaten itu, baru-baru ini Pemkab Taput menyampaikan surat kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut), agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berkenan membantu memfasilitasi kerjasama antara keempat Kabupaten itu, dengan perusahaan penerbangan (Airlines), ataupun dengan perusahaan penerbangan swasta lainnya. Guna pengoperasian penerbangan yang lebih luas misalkan, rute penerbangan Medan ke Silangit pulang pergi (PP) setiap hari, Medan ke Silangit ke Batam PP, Medan ke Silangit ke Dumai PP.

Peningkatan pergerakan penumpang datang, dan berangkat dari Bandara Silangit, didukung dengan sudah memadainya sarana dan prasarana, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan pemasaran komoditi pertanian dari wilayah keempat Kabupaten tersebut ke Pekan Baru, Dumai, dan Batam, perlu didukung dengan Moda transportasi udara yang relatif memadai.

Lebih jauh, peningkatan untuk Moda transportasi udara pada Bandara Silangit, diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Selain itu, dengan fasilitas pendukung penerbangan yang sudah ada saat ini, bandara udara telah didarati berbagai jenis pesawat. Namun, perlu adanya pengembangan bandara udara Silangit, untuk dapat didarati pesawat sejenis Boeing 737 – 200, sekaligus perlu dilaksanakan uji coba penerbangan (Uji Flight), dan untuk pelaksanaan uji Flight, dibutuhkan biaya sekitar US $ 1.000 per jam.

Disamping itu, menurut arahan kebandarudaraan dijelaskan mengenai keterpaduan antar Moda transportasi berkaitan dengan dukungan pergerakkan penumpang, dan barang dari dan ke Bandara Udara. Dalam kaitannya dengan keterpaduan antar Moda transportasi, kondisi geografis ditetapkan radius antar Bandar Udara di pulau Sunatera, Jawa, dan Bali, adalah 100 kilomter. Sehingga Bandara Udara Silangit, diharapkan dapat menjadi Bandar Udara untuk beberapa Kabupaten disekitarnya.

Saat ini bandara udara Silangit, masih didarati penerbangan reguler yakni Susi Air. Penerbangan reguler Susi Air berlangsung melalui kerjasama subsidi (Block Seat) antara Pemkab Taput dan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas). Sedangkan pergerakkan penumpang dari dan bandara udara Silangit tahun 2006 yaitu, datang 1.772 orang, dan berangkat 1.331 orang. Kondisi sampai bulan Agustus tahun 2007 datang 3.500 orang dan berangkat 1.715 orang.

Pengoperasian penerbangan dengan jenis pesawat berbadan lebar di bandara Silangit dimungkinkan. Sebab, melihat peningkatan pergerakkan penumpang di Bandar Udara Silangit cukup signifikan. Sekaligus berdasarkan hasil studi JICA (Lembaga Bisnis Jepang) menyatakan, bahwa 60 persen penumpang pesawat di Bandar udara Polonia Medan, penumpangnya berasal dari daerah Tapanuli. Sehingga untuk mendukung pelayanan pemasaran komoditas pertanian, perlu pengoperasian penerbangan pesawat berbadan besar, dengan rute penerbangan yang lebih luas yakni antar wilayah dan antar Provinsi.

CEGAH PENCEMARAN DANAU TOBA

2008-05-10T01:31:00.000-07:00

Danau Toba luasnya mencapai 1265 kilometer persegi, perairannya dimamfaatkan sebagian warga untuk pengolahan keramba Jaring Apung (KJA). Sedikitnya ada sekitar 7000 petani KJA, yang tersebar di beberapa daerah seperti Haranggaol, Pangururan, Tomok, Tuktuk, Balige, Muara, Tongging, Paropo, Tabun Raya, Sigapitan, Tongging dan Panahatan.

Pada November 2004 lalu, puluhan juta ekor ikan Mas yang dibudi daya petani ditemukan mati secara serentak akibat virus koi herpes yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Awal 2008, petani mulai resah akibat ikan Mas dan Mujahir yang dibudi daya terkena penyakit. Pada bagian kulit ikan ditemukan banyak jamur. Bukan hanya ikan milik warga bahkan ikan Pora-pora yang hidup bebas pun juga terjangkit virus ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi pernah meminta agar ditetapkan zonasi yang jelas dalam penerapan budi daya ikan di perairan Danau Toba. Selain untuk mencegah kerusakan lingkungan, Danau Toba juga merupakan objek wisata unggulan Sumatera Utara. Operasional yang tidak ramah lingkungan akan sangat merugikan, bukan hanya sisi wisata, juga dari usaha budi daya ikan tersebut.

“Kita harapkan Danau Toba ini perlu ada zonasi yang baik, diatur sedemikian rupa hingga dikembangkan secara baik, agar lapangan kerja lebih terbuka. Namun, kelestarian lingkungan juga tetap menjadi yang utama karena pariwisata di sini tidak boleh hilang,” kata Numberi ketika meninjau pusat keramba apung milik PT Aquafarm Nusantara di Danau Toba, Parapat (Rabu, 18/1/2006).

Keramba apung milik PT Aquafarm Nusantara, merupakan kerambah ikan nila terbesar di Indonesia. Perusahaan asal Swiss tersebut memiliki sekitar 400 petak kerambah jaring apung yang dapat menghasilkan yang dapat menghasilkan 75 hingga 80 ton perharinya ikan nila kualitas eksport, untuk dikirim ke Eropah dan AS.

Aquafarm masih baru mempergunakan sekitar 7 hektar dari 30 hektar dari yang diizinkan untuk pengembangan kerambah di Danau Toba. Areal tersebut dipakai untuk 1200 kerambah apung dengan jenis, 1050 unit keramba unit pengolahan, 400 keramba ikan nila dan 200 keramba pembibitan.

Jika saja Aquafarm mengolah seluruh izin yang dimilikinya, bias saja kejadian yang menimpa petani kerambah tahun 2004 terulang kembali. Apabila ini terjadi masyarakat akan kembali menanggung kerugian yang sangat besar. Sekarang saja akibat keberadaan kerambah milik Aquafarm, sudah sangat merugikan masyarakat pelaku pariwisata.

Menurut sumber pengelola home stay di Tuktuk, sekarang ini ada turis yang datang takut untuk mandi di pantai Danau Toba, alasannya setelah melihat keramba tersebut mereka takut kulitnya jadi gatal-gatal akibat pakan ikan yang mencemari air. Padahal berenang di danau, moment yang masih laku dijual para pelaku wisata. Para turis juga menilai keberadaan kerambah di Danau Toba telah melunturkan eksotisnya panorama Danau Toba dengan Pulau Samosirnya.

“Kalau dulu banyak turis yang mandi-mandi di sepanjang pantai Danau Toba, sekarang tidak lagi. Kalau kita menjelaskan begitu sejuknya berenang di Danau Toba para turis geleng kepala. 70 persen mereka menolak berenang di Danau Toba, alasannya takut kulit menjadi gatal-gatal akibat pakan ikan yang telah mencemari air Danau Toba,” jelas Sinaga seorang guide di Tuktuk.

Sinaga menjelaskan kalau dulu ikan yang mati, mungkin lima atau sepuluh tahun lagi orang yang akan mati akibat mengkonsumsi air Danau Toba yang telah tercemar oleh pakan ikan. Apalagi sekarang pihak Aquafarm telah menambah mengelola kerambanya di daerah Lottung. Menurut Sinaga di daerah tersebut Aquafarm mempergunakan kerambah yang bulat, kerambah tersebut dapat menampung sekitar 75 ribu ekor bibit ikan nila.

“Berapa ton pakan ikan yang akan digunakan oleh Aquafarm setiap harinya kemudian kalikan berapa ton pakan yang ditabur dalam satu tahun,” tanya Sinaga. Belum lagi pakan yang digunakan masyarakat petani biasa dan limbah rumah tangga yang dibuang begitu saja ke danau.

Menurut warga di sekitar Ajibata, belakangan ini aroma bau busuk sering menebar dari perairan Danau Toba, mereka tidak tahu apakah aroma tersebut berasal dari ikan yang mati atau aroma pakan ikan yang terbawa angin ketika pekerja Aquafarm sedang memberi ikan makan. “Kondisi ini sudah sering terjadi,” jelas Pak Sidabutar.

Masyarakat sangat menghimbau agar pemerintah melalui dinas terkait mengkaji pencemaran air Danau Toba. Harus ada kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan lintas masyarakat untuk mengatasi pencemaran air Danau Toba.

Memang keberadaan Aquafarm begitu fenomena. Perusahaan asal Swiss tersebut telah menampung ratusan orang tenaga kerja, tetapi keberadaannya menjadi andil besar mencemari Danau Toba. Masyarakat pada akhirnya mengkonsumsi air yang dicemari oleh pakan ikan.

Pernyataan Kades Yang Mendukung Toluto

2008-05-07T04:46:00.000-07:00

“Caper” & Sarat Muatan Politik

Ketua DPRD Taput : “Harus jeli menyikapi hal ini. Kalau dukungan atas nama Jabatan Kades, itu jelas Pelanggaran.....”

Kabag Hukor Taput : “Dalam urusan politik Kades harus netral....”

Laporan : M.Simamora
Taput

Seiring dengan menghangatnya suhu politik di Tapanuli Utara (Taput) menjelang Pilkada Taput 2008 nanti dan gencarnya penyampaian pernyataan komitmen dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, ras, suku maupun organisasi kemasyarakatan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk maju sebagai calon kepala daerah tentu tidak selamanya dapat dianggap relevan di mata masyarakat secara umum.

Contohnya, yakni penyampaian pernyataan komitmen dukungan oleh 23 Kepala Desa (Kades) se-kecamatan Sipahutar dan 20 Kades + 1 Lurah se-kecamatan Siborongborong Taput kepada Bupati Torang Lumban Tobing untuk maju kembali pada Pilkada Taput 2008 mendatang. Adapun bentuk dukungan tesebut dinyatakan langsung oleh Kades yang bersangkutan didampingi Camat yang mewakili kenegerian masing-masing, baru-baru ini di rumah dinas bupati.

Ulah Kades dari kedua kecamatan yang menyatakan dukungan tersebut ternyata cukup banyak menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat Taput umumnya dan menjadi bahasan yang menarik di warung kopi maupun ditempat- tempat yang ramai.

Seperti pantauan Nasional Pos di beberapa warung kopi yang ada di Tarutung, ketika beberapa orang pengunjung warung kopi di simp.4 kota Tarutung sedang asyik membahas seputar pencalonan Toluto pada Pilkada Taput 2008 mendatang dan dukungan-dukungan kepadanya seperti dukungan dari Kades yang disebutkan diatas.

Salah seorang pengunjung sebut saja pak Ucok (45) mengatakan,” dukungan kepada Toluto atas nama Kades sebagai aparatur pemerintah ataupun pribadinya sebagai warga negara itu bisa jadi karena dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Atau itu bisa juga hanya sebagai ajang mencari simpati atau Caper (cari perhatian,red) oleh bawahan kepada Pimpinannya, yakni Bupati,” ketus Ucok dengan nada serius.

Kemudian, Togar (34) menanggapi ucapan pak Ucok mengatakan,” hal itu (perkataan pak Ucok) sulit dibuktikan, tapi yang jelas dukungan yang disampaikan oleh Kades tersebut jangan sampai menjadi boomerang nantinya, karena dukungan seperti itu sarat akan muatan-muatan politis dan kepentingan-kepentingan tertentu. Dukungan yang diberikan kepada Toluto tersebut hendaknya tidak merupakan bentuk kampanye terselubung yang sengaja disamarkan agar dapat dianggap sah,” jawab Togar (bukan nama asli) yang dikenal sebagai seorang tokoh politik di Taput.

Sementara itu, Camat Sipahutar Eliston Lumbantobing yang dihubungi melalui HP menyebutkan bahwa, kedatangan 23 Kepala Desa se-kecamatan Sipahutar pada hari Jumat (18/4) lalu guna menyampaikan dukungan kepada Bupati Torang Lumban Tobing untuk maju kembali pada Pilkada Taput 2008 (seperti yang diberitakan di koran), dan dukungan tersebut disampaikan atas nama masyarakat, juga untuk meminta petunjuk kepada atasan (Bupati) atas dasar permintaan dan aspirasi masyarakat Sipahutar yang mendukung Toluto,” ujarnya.

Kalau Atas Nama Jabatannya, itu jelas Pelanggaran.....”

Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MBA ketika dikonfirmasi seputar hal ini kepada Nasional Pos dikantornya mengatakan,” kita harus jeli dalam menyikapi hal ini, Kepala Desa selaku aparatur negara seperti dituangkan di dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pada pasal 84 ayat 2 menyebutkan bahwa Kades tidak boleh diikut sertakan dalam pelaksanaan kampanye”, terang Fernando.

“Menanggapi soal dukungan yang disampaikan oleh Kades se-kecamatan Sipahutar dan kec. Siborongborong kepada Bupati Torang Lumban Tobing untuk maju pada Pilkada Taput 2008 nanti, tentu harus kita teliti dulu. Apakah dukungan yang disampaikan Kades tersebut adalah atas nama pribadinya atau jabatannya. Jika dukungan disampaikan atas nama pribadi itu sah-sah saja, karena itu haknya selaku warga negara dan itupun harus diluar masa tahapan kampanye,” kata Fernando.

“Namun jika memang dukungan yang disampaikan tersebut atas nama jabatan atau instansinya baik itu sesudah atau sebelum memasuki masa tahapan kampanye, itu jelas suatu pelanggaran. Karena selaku aparat pemerintah, Kades tidak diperkenankan membuat dukungan apalagi pernyataan komitmen seperti itu kepada siapapun dan pihak manapun,” ujar Fernando.

Lanjutnya, “ lagi pula belum tentu dukungan yang disampaikan Kades tersebut benar-benar murni aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan. Dukungan yang disampaikan oleh Kades atas nama mayarakat desanya ataupun pribadi dari Kades tersebut hendaknya benar-benar murni dari hati nurani, jangan karena adanya kepentingan tertentu dibaliknya. Apalagi hanya sekedar mencari simpati dari calon yang didukung,” katanya.

“Dalam urusan politik Kades harus netral....”

Sementara itu Kabag Hukum dan Organisasi (Hukor)Taput Henry F Purba SH kepada Nasional Pos dikantornya mengatakan, “dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa , menyebutkan Kades tidak diperkenankan memberikan dukungan atau pernyataan sikap kepada siapapun yang maju sebagai calon kepala daerah apalagi ikut dalam kampanye,”ujar Henry.

Ditambahkannya,” bahwa itu sudah merupakan urusan Politik dan oleh karena itu Kades selaku aparat negara jelas-jelas dilarang berpolitik praktis, terlibat dalam kepengurusan partai politik. Kades menyatakan dukungan atas nama jabatannya ataupun pribadinya kepada Pak Toluto, mesti kita lihat juga apakah yang didukung itu Torang Lumban Tobing sebagai pribadinya atau Torang Lumban Tobing sebagai Bupati. Jadi masyarakat jangan langsung memahami dengan keliru,” katanya.

Selaku aparatur negara di tingkat desa, tugas, wewenang, kewajiban, dan hak selaku Kepala Desa diatur antara lain di dalam PP No 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Salah satunya tertuang pada pasal 14 ayat 2 poin 1 e yakni membina kehidupan bermasyarakat, pasal 15 ayat 1d yakni melaksanakan kehidupan berdemokrasi. Dan pada pasal 16 yaitu Kades dilarang menjadi pengurus partai politik, terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dan pilkada. Itu artinya Kades yang merupakan aparatur negara yang harus tetap netral, selaku warga negara Indonesia Kades juga tetap memiliki hak memilih dan dipilih.

Potret desa di Tapanuli Utara

2008-05-01T02:35:00.000-07:00

Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara terletak di antara pegunungan dengan ketinggian 300M – 1500M. Daerah ini dikelilingi oleh bukit-bulit terjal, lembah-lembah pegunungan, sungai serta memiliki kawasan pantai perairan Danau Toba yang keindahan alamnya telah terkenal hingga pelosok dunia. Ibukota kabupaten, Tarutung terletak di suatu lembah yang luas dan indah disebut Rura Silindung (rura istilah batak ialah lembah…red). Lembah ini berada di antara pegunungan bukit Siatas Barita dan bukit Dolok Martimbang yang cukup terkenal. Keindahan kota Tarutung akan semakin unik jika dipandang dari atas bukit karena kota ini dibelah oleh dua sungai besar yaitu Aek Siageaon dan Aek Situmandi.

Kabupaten ini diapit oleh beberapa kabupaten di antaranya Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir. Tiga kabupaten terakhir merupakan pemekaran dari Kabupaten ini. Hampir seluruh jalan di daerah ini, baik jalan lintas propinsi, jalan lintas kabupaten maupun jalan antar kecamatan menuju dese serta jalan desa menuju desa kondisinya mendaki dan dan berliku-liku.

Karena berada di daerah pegunungan, alamnya sangatlah subur, komoditi pertanian dan perkebunan rakyat sangatlah bagus untuk dikembangkan. Seperti karet, kemenyan, kopi, coklat, salak, durian, nenas, kacang tanah, jagung serta tanaman palawija lainnya.

Luas Kabupaten Tapanuli Utara sekitar 3.793 KM2, terdiri dari tanah datar seluas 3,15 %, tanah landai 26,86%, miring 25,62% dan daerah terjal 44,35%. Kabupaten ini memiliki 15 daerah kecamatan 232 desa. Jumlah penduduk sekitar 261.873 jiwa. Dengan mata pencarian penduduk sebagian besar dari hasil pertanian dan perkebunan rakyat.

Pun memiliki potensi pertanian dan perkebunan, hal ini tidaklah ditunjang dengan infrastuktur umum seperti jalan yang memadai. Jalan-jalan antar kecamatan menuju sentra produksi susah untuk dicapai. Terlebih bila hujan turun, kenderaan tidak bisa mencapai lokasi untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Karena lahan perkebunan 75% berada pada daerah perbukitan.

Kondisi ini dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh dari Bapedda Tapanuli Utara, daerah ini hanya memiliki 103 desa yang tidak tertinggal atau zona aman. Sedangkan 106 desa masih masuk kategori desa tertinggal serta sebanyak 23 desa masuk dalam zona desa tertinggal dan terisolir. Layakkah kabupaten ini masuk dalam zona aman sebagai kabupaten yang tidak tertinggal di Indonesia? Dengan catatan point penilaian yaitu kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan serta keterjangkauan desa.

Justru dengan penilaian tersebut, banyak jalan-jalan menuju desa dan menuju areal pertanian dan perkebunan sebagian besarnya dibangun dengan swadana masyarakat. Dengan hasil, kondisi jalan masih tanah. Hanya sebagian kecil saja yang sudah dikeraskan dengan batu, itupun dengan sistim gotong royong oleh warga desa. Apabila musim hujan jalan tersebut sangatlah beresiko untuk dilalui oleh kendaraan.

Petani kebun karet di dusun Tarhonas, Desa Siantar Naipospos Kecamatan Adian Koting sangat mengeluhkan sarana infrastuktur jalan menuju dusunnya. Horas Situmeang, meneteskan air mata ketika menjelaskan kondisi desa dan dusun mereka.

"Untuk menjual hasil kebun kami harus berjalan selama enam jam, bila hukan turun waktu akan bertambah karena jalan menjadi licin. Agar cepat sampai ke pasar kami harus keluar dari rumah pukul tiga pagi sambil melewati hutan," ujarnya sedih

Desa tempat tinggal bapak ini salah satu dari 23 desa yang tertinggal dan terisolir. Untuk menuju desa ini, dari desa terdekat yaitu desa Parsikkaman masyarakat harus berjalan kaki sejauh 30 KM dengan lama perjalanan sekitar enam hingga tujuh jam. Alternatif jalan lain adalah dari desa Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jarak sejauh 15 KM, lama perjalanan sekitar tiga sampai empat jam. Jalan dari desa Kolang ini adalah jalan bekas peninggalan Kolonial Belanda ketika membuka areal perkebunan karet.

Jalan menuju desa ini tidak dapat dilalui oleh kenderaan roda empat. Untuk roda duapun, pengendera harus berhati-hati, karena kondisi jalan masih dari tanah. Serta sisi jalan terdapat jurang atau lembah yang dalam. Karena curah hujan di daerah ini lumayan tinggi, mengakibatkan jalan selalu menjadi becek dan berlumpur. Angkutan alternative untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan dengan menggunakan kuda Boban (istilah batak, kuda beban…red). Kuda ini tidak begitu tinggi. Mirip seperti kuda poni yang kecil.

Hal yang sama juga dialami oleh warga Desa Tumus dan Desa Hajoran kecamatan Parmonangan. R boru Siregar, istri mantan camat daerah tersebut menceritakan, kedua desa tersebut sangatlah terisolir dari induk kecamatan. Untuk menjangkau kedua desa tersebut kita harus berjalan sejauh 50KM dengan berjalan kaki selama 8 jam, dari desa pertama yaitu desa Simarsaloan. Kondisi jalan menuju daerah ini parah. Dari desa Simarsaloan menuju desa Tumus tidak dapat dilalui oleh kenderaan apapun. Sebab kita harus berjalan melalui jalan setapak serta melewati hutan dan perkebunan rakyat. Dari desa Tumus menuju Desa Hajoran kondisi jalan mulai membaik walau masih berupa jalan tanah. Jalan alternatif menuju desa Hajoran ini juga bisa dicapai dari desa Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah. Jarak tempuh sekitar 15 KM, berjalan kaki hamper 3 jam. Penduduk disekitar desa ini mencapai hamper seribu kepala keluarga.

Ketiga desa tersebut memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang baik. Komoditas hasil perkebunan terbesar adalah karet dan kemenyan. Selebihnya kopi, coklat serta durian.

Desa Tarhonas memiliki areal perkebunan karet seluas lebih dari 250Ha dari luas areal kebun karet 2.723Ha yang dimiliki kecamatan Adian Koting. Dengan produksi rata-rata 607 kg/Ha setiap bulannya. Untuk kemenyan sekitar 200Ha dari 2688Ha yang dimiliki kecamatan. Produksi rata-rata 251kg/Ha setiapa panennya. Untuk kemenyan panen hanya dapat dihasilkan 3-4 kali dalam setahun.

Desa Hajoran memiliki areal perkebunan karet seluas 200Ha dari luas 2525Ha yang dimiliki kecamatan Parmonangan, Hasil produksi rata-rata 670Kg/Ha setiap bulannya. Untuk Kemenyan areal perkebunan seluas 210Ha dari luas 1540Ha yang dimiliki kecamatan. Produksi rata-rata 256Kg/Ha setiap kali panen.

Karena tidak adanya sarana transportasi dikedua desa tersebut, masyarakat desa menggunakan Kuda boban untuk mengangkut hasil produksi ke pasar. Ongkos yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 500/Kg. Sementara satu kuda hanya mampu membawa beban seberat maksimal 200kg. itupun masing-masing desa hanya memiliki 4 ekor kuda boban saja. Jadi sebagian masyarakat harus memikul sendiri untuk dapat dibawa dan dijual ke pasar. Karena jarak ke pasar kecamatannya sendiri lebih jauh, masyarakat lebih memilih menjual hasil pertanian dan perkebunannya ke desa Kolang kabupaten Tapanuli Tengah. Karena di desa inilah yang terdekat. Pun, harus memikul beban seberat 150 – 200 Kg.

Sungguh menyedihkan, masyarakat terdaftar sebagai penduduk kabupaten Tapanuli Utara harus melakukan transaksi perdagangan ke kabupaten Tapanuli Tengah, hanya karena tidak memiliki infrastuktur jalan yang baik. Harga komoditi karet dikedua daerah ini mencapai Rp. 7500/kg. sedangkan kemenyan mencapai Rp. 50.000,- sampai Rp. 60.000,-/Kg. Transaksi perdagangan terjadi sekali seminggu. Berapa uang yang keluar dari Tapanuli Utara setiap tahunnya?

Kedua desa tersebut juga belum menikmati penerangan listrik. Untuk penerangan, beberapa masyarakat menggunakan genset, sebagian menggunakan baterai mobil, lampu petromak serta obor yang terbuat dari botol bekas. Tetapi kalau diberi satu pilihan, masyarakat dikedua desa tersebut lebih memilih pembangunan infrastuktur jalan menuju desa mereka.

Saul Situmorang MSi, Kepala Bapedda Tapanuli Utara menyatakan, daerahnya memang sangat membutuhkan dana pembangunan infrastuktur jalan. Saul juga membenarkan kondisi di kedua daerah tersebut, bahkan masih ada beberapa daerah lagi yang memiliki kasus yang sama, seperti desa Muara Tolang kecamatan Simangumban. “begitulah fotret desa tertinggal dan terisolir di kabupaten Tapanuli Utara”, jelasnya.

Diharapkan infrastruktur jalan menuju ke 23 desa terisolir di Taput secepatnya tuntas. Selama tiga tahun terakhir ini Pemkab telah memprioritaskan pembangunan/pembukaan jalan ke desa desa yang masih tertinggal dan terisolir. Sebahagian besar Dana Program PKPS BBM Infrastrukrur Pedesaan (IP) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2006 jumlahnya lebih besar dialokasikan ke wilayah tersebut. Untuk tahun 2007 pemkab mengalokasikan dana mencapai hampir 55% yaitu 2,5 miliar dari total anggaran 4.4 miliar.

"Jangan bicara soal peningkatan perekonomian rakyat jika jalan tidak beres.Ke-23 desa tersebut sangat membutuhkan infrastruktur jalan agar mereka dapat keluar dari kemiskian dan mengingat, potensi SDA yang dimiliki dapat diandalkan. Walaupun ada desa hanya dihuni sedikit penduduk akan tetapi, melihat potensi pertanian dan perkebunan yang dihasilkan tetap menjadi prioritas," kata Saul.

”Sudah komitmen awal dari Bupati Torang Lumban Tobing, untuk membebaskan seluruh desa dari ketertinggalan dan keterisoliran. Keberpihakan itu dibuktikan dengan pengalokasian ADD lebih besar kepada desa yang masuk zona tertinggal dan terisolir . Hubungan lain, pertumbuhan ekonomi Taput dipicu dari sektor pertanian," jelasnya. Mudah-mudahan tahun ke depan alokasi dana dapat kita tingkatkan untuk pembangunan jalan di 23 desa tersebut, sebab pembangunan jalan di daerah tersebut tidak akan selesai tiga sampai lima tahun lagi. Saya setuju dengan permintaan masyarakat di desa tersebut lebih diprioritaskan pada pembangunan jalan," tegas Saul Situmorang kepada tim reportase.

Seingat bapak Horas Naipospos, jalan menuju desanya baru sekali mendapat bantuan yaitu pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat. Itupun ketika Bupati Tapanuli Utara Torang Lumban Tobing melakukan kunjungan kerja ke desa mereka. Ia mengharapkan dengan kunjungan bupati tersebut akses jalan menuju desa mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah..

Pers dalam Pilkada

2008-05-01T02:01:00.000-07:00

Pemilihan kepala daerah (pilkada) kini sedang berlangsung di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota di tanah air. Peran Pers diakui mampu memberi nilai lebih pada setiap pasangan calon kepala daerah yang ingin bertarung merebut kursi nomor satu.

Di mana posisi pers sebenarnya dalam proses pilkada tersebut. Mungkin ada tiga opsi yaitu memanfaatkan calon, dimamfaatkan calon atau berpihak kepada kepentingan rakyat dengan mentaati pemberitaan yang berimbang?

Idealnya pers di tempatkan sebagai sebagai penyangga demokrasi. Kalau pers berpihak dalam proses politik pilkada justru akan merusak demokrasi. Keberpihakan pers dalam politik praktis seperti pilkada akan mengganggu bahkan berakibat penghambat aspirasi rakyat.

Lembaga pers tidak boleh berpihak kepada salah satu calon dalam pilkada karena fungsi pers sebagai media publik harus mampu memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Pers memang harus mampu melaksanakan fungsi sebagai media pendidikan politik dengan membangun demokrasi dan tidak berpihak kepada kepentingan sekelompok orang.

Pers harus berimbang, indenpenden dan tidak boleh partisan politik, ini sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pers atau media massa bukan corong pasangan calon tertentu.

Ada beberapa media pers yang didirikan berawal dari media partisan suatu politik tertentu. Bahkan dalam praktisinya banyak media pers yang condong ke salah satu partisan atau pasangan calon sebagai konsekuensi ekonomi. Pun demikian tidak seharusnya mempengaruhi redaksional untuk tetap menuju indenpenden dan berimbang.

Dari pelaksanaan pilkada di beberapa daerah nampak sekali media pers selalu mengekspos besar-besaran salah satu pasangan calon. Sehingga sering terdengar sesama media pers saling bertarung untuk menjagokan pasangan calonnya.

“Sesama media pers seringkali bertarung menjagokan calonnya, saya beranggapan media yang pasangan calonnya menang kelak akan dekat dengan pemimpin daerah tersebut. Bahkan mungkin akan mendapatkan beberapa keuntungan dari kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pimpinan daerah secara lisan,” kata mahasisiwa Universitas Tapanuli (Unita) Tapanuli Utara, Irvan Purba.

Memang sangat sulit bagi pers untuk indenpenden dan berimbang, sebab banyak media pers berdiri tergantung pada modal. Bahkan beberapa media, tim redaksionalnya selalu diberatkan dengan memikirkan modal untuk terbitan edisi kedepan. Belum lagi kalau kita telah mengetahui siapa pemodal, elit politik atau elit kekuasaan yang berada di balik media tersebut,” jelasnya.

Padahal dengan kondisi bangsa kita yang masih curat marut dengan berbagai masalah yang kompleks hampir di segala bidang, peran pers sangat dibutuhkan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.

“Artinya pers harus mampu menjadi ‘penyambung lidah’ rakyat. Pers harus mampu ‘mendongkrak kekuatan’ rakyat untuk tidak ditindas” ujarnya.

Karena itu pers harus benar-benar netral serta mampu membingkai pemberitaan terkait pilkada untuk tidak menyakiti pasangan calon. Bila pers berorientasi bisnis semata tanpa memiliki kesadaran untuk mencerdaskan masyarakat dalam berdemokrasi, apalagi hanya dijadikan lahan bagi pasangan calon untuk membangun opini publik yang menguntungkan sepihak, hal inilah yang akan menjadi problem pers pada akhirnya.

Pers dan Pilkada Taput

Bagaimana dengan pilkada Tapanuli Utara kelak. Sesuai dengan peraturan kabupaten ini harus melaksanakan pilkada paling lama bulan Oktober 2008. Meskipun masa periode kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara berakhir Juni 2009.

Dapat dipastikan pasangan calon akan memamfaatkan pers untuk pencitraan positif demi meraih kemenangan dalam pesta demokrasi tersebut.

Pada tataran ini pers (maupun wartawan media pers yang bertugas di daerah ini) diharapkan jangan sampai terjebak dengan permainan pasangan calon dengan membangun opini publik melalui kegiatan yang dikemas sangat rapi dan halus seolah-olah bukan merupakan bentuk kampanye.

Sangat dibutuhkan kerapian dan ketelitian redaksi sebagai penjaga berita yang baik untuk mengemasnya dengan tetap mengedepankan prinsip mencerdaskan masyarakat.

Pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi harus mampu menjungjung tinggi proses demokrasi, karena itu pers harus meletakkan diri secara netral dan indenpenden. Jika pers tidak netral maka tugas dan fungsi itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan itu akan mencederai proses demokrasi.

Soal wartawan yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dalam pilkada sebaiknya wartawan tersebut harus menghentikan sementara kegiatan jurnalistiknya. Kalau tidak ia akan tetap melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di mana diatur pers harus netral dan indenpenden dalam memberitakan sesuatu.

Sebab sering sekali seorang wartawan apabila ia telah masuk dalam tim sukses pasangan calon, maka dia tidak akan pergi untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya pada kegiatan pasangan calon yang lain.

"Padahal sangat perlu untuk diingat bahwa pers harus memberitakan informasi kepada masyarakat harus sesuai dengan fakta dan tidak menyesatkan. Sebab pers memiliki kekuatan untuk menciptakan konflik di daerah, juga mampu menciptakan suasana yang kondusif," jelas Irvan.

Keberpihakan pers terhadap salah satu pasangan calon dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya akan merusak demokrasi yang sedang dibangun.

Masyarakat Minta Sanggam Hutapea Perhatikan Siborong-borong

2008-04-29T03:26:00.000-07:00

Saat ini peternak di Siborong-borong menghadapi masa sulit dengan datangnya penyakit yang menyerang hewan ternak milik warga. Belakangan, ditemukan sekitar 15-20 ekor ternak babi milik warga yang mati secara mendadak akibat penyakit yang belum diketahui penyebabnya. Penyakit ternak ini menyerang di beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Siborong-borong.

Selain itu, sebahagian besar peternak babi dan kerbau memilih mundur akibat tidak seimbangnya jumlah ternak dengan pakan ternak yang tersedia. Sulitnya memperoleh pakan ternak juga diikuti dengan harga yang semakin mahal.

Kondisi ini diungkapkan St. Jaunggal Tampubolon kepada Ir.Sanggam Hutapea,MM di Sopo Maria Siborongborong, Sabtu (26/4) pada Bhakti Sosial Pertanian dan Peternakan yang dilaksanakan oleh Sanggam Hutapea Center (SHC-red), diikuti kurang lebih 1500 masyarakat petani dari Kecamatan Pagaran dan Siborongborong-Taput.

Berbagai permasalahan yang dihadapi petani saat ini, juga terungkap dalam pertemuan tersebut. Selama dua jam Ir Sanggam Hutapea memberikan paparan tentang pengembangan perekonomian masyarakat yang mungkin dapat dilakukan. Konsep dorongan untuk mendongkrak sektor-sektor yang belum digarap secara maksimal juga diutarakan pria alumnus SMA Negeri Tarutung itu. Namun dia memuji bahwa etos kerja masyarakat dua kecamatan ini sangat bagus.

Menjawab pertanyaan masyarakat soal pemasaran yang menjadi kendala utama, dia mengatakan mandeknya pemasaran merupakan kondisi buruk dalam memacu semangat petani. Misalkan cabe, sebenarnya permintaan sangat tinggi di pasar nasional. Untuk memperluas akses pemasaran petani bisa saja melakukan kerjasama dengan Indofood, petani juga harus berusaha menghindari pasar yang tidak jelas.

Sanggam Hutapea dalam pertemuan dengan warga dari dua kecamatan tersebut Didampingi DR Sabam Malau, seorang anak rantau tamatan Institut Pertanian Bogor dan meraih strata III dari Jerman. Saat ini Sabam berprofesi sebagai dosen di Universitas HKBP Nomensen. Inti pertemuan, masyarakat meminta agar Ir Sanggam Hutapea MM memberikan perhatian serius untuk mengembangkan pembangunan perekonomian di Siborong-borong.

Sanggam Hutapea saat mempresentasikan tujuan berdirinya SHC dimana puluhan intelektual dari berbagai displin ilmu bergabung didalam, menegaskan orientasi pendirianya adalah untuk memajukan Taput. ”Untuk membangun Taput, saya membutuhkan pemikir profesional dan teruji. Mereka yang bergabung banyak membantu saya, bahkan beberapa person memberikan donasinya sebagai dukungan terhadap langkah SHC,” tegasnya.

Dibagian lain dia menyebut usaha meminimalkan pengangguran adalah dengan mendorong pembangunan industri sebagai upaya membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Munculnya industri akan berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat yang lebih dinamis dan tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi baru,” sebutnya.

Sanggam sendiri mengutarakan dia bersama anak rantau sangat peduli pembangunan di Bona Pasogit yang bergabung di SHC dengan melakukan diskusi menyusun Master Plan Pembangunan Tapanuli Utara dengan pola pendekatan kepada pembangunan ekonomi kerakyatan. ” Pendidikan, kesehatan sangat hakiki dan tidak mungkin dikesampingkan, tetapi jika sektor ekonomi rakyat terbangun dengan baik rakyat dapat keluar dari kedua permasalahan tersebut,”ujarnya.

Hal-hal mendasar menyangkut kehidupan petani dan pengusaha kecil ikut dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Sanggam sendiri juga menyoroti beberapa hal seperti baju dinas pegawai dan anak sekolah yang selama ini masih didatangkan dari luar. Dia berjanji, bersama koneksi bisnisnya di Jakarta akan menjajaki kemungkinan mendirikan industri konveksi di Taput untuk memenuhi kebutuhan baju baju dinas yang dibutuhkan lokal.

Romantisme kedaerahan menurut Sanggam juga masih patut dipertahankan. Ada petenun ulos, bisa saja bahan pakaian untuk PNS dapat dipadupadankan dengan ulos, petenun ulos pun akan hidup dan berkembang, mata rantai ekonomi akan terbangun. ” sebut Sanggam.

Pasar produk komoditas pertanian perlu dipikirkan kedepan. Seluruh pemangku amanah terkait peningkatan ekonomi rakyat harus berjibaku. Tanya apa yang dibutuhkan pasar, lalu sampaikan ke masyarakat dan dorong untuk mengembangkan jenis komoditas yang diminati pasar. Selanjutnya jaminan keberlanjutan pasar itu juga harus dikawal.

Bahan baku benang yang dibutuhkan pengrajin tenun yang kadang-kadang hilang juga harus dipikirkan. Para petenun jangan dibiarkan dengan kondisi itu, inilah yang harus disikapi. Membangun gedung bukan pekerjaan besar, tetapi membangun sektor-sektor yang masih tidur adalah pekerjaan besar. Mengundang investor dengan komitmen membangun tentu pekerjaan yang harus diupayakan pemangku amanah,” jelasnya.

Terkait pengembangan Taput, khususnya Siborongborong Bandara Silangit adalah aset yang harus ditingkatkan. “Posisi bandara yang berada di jantung wilayah Tapanuli sangat ideal untul dikembangkan. Pesawat-pesawat berbadan besar (boeing) harus bisa mendarat di Bandara Silangit. Dampaknya, perantau dan investor tidak akan berpikir datang ke Bona Pasogit, bisa langsung dari Jakarta dan daerah luar lainya. Peluang pemasaran produk unggulan petani di Taput juga akan terbuka lebar “Pengembangan Kawasan Silangit akan tetap kita dorong, suatu saat, kita akan dorong ke DPR dan menteri, “ ujarnya.

Ir Sanggam Hutapea dalam pertemuan itu sempat gelisah dan seakan ingin berontak. Kegelisahan itu muncul saat Berman Pasaribu yang berdomisili di Bahal Batu mengungkapkan bahwa untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari penyalur yang ada di kota Siborong-borong saja, diharuskan mempunyai KTP, padahal mengurus KTP saat ini sulit akibat himpitan ekonomi, banyak orang tua dikampung saya sangat sulit mengurus KTP, terkendala di biaya pengurusan. ”Tolong pak, mohon kami dibantu, ” ujar Berman Pasaribu.

Mendengar keluhan ini, Sanggam menyebut masalah pupuk sebenarnya masalah Nasional, tetapi saya sangat tidak setuju bila perolehan pupuk bersubsidi harus menunjukkan KTP. ”Ini negara merdeka, saya protes kalau yang satu ini, sebab selain masyarakat diperhadapkan dengan sulitnya mengusur KTP, kenapa mereka justru dipersulit untuk memperoleh pupuk bersubsidi, jangan lagi dibebani rakyat”, ujarnya dengan nada tinggi.

Sebelumnya beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa hanya sebahagian kecil saja masyarakat yang saat ini mempunyai sertifikat tanah. ”Inilah salah satu kegelisahan, termasuk seringnya konflik akibat warisan. Bila penting dilakukan Proyek Daerah (Proda) tanpa mengesampingkan Prona (Proyek Nasional). Tidak saatnya lagi masyarakat hidup dalam “zona kabur”, sertifikasi kepemilikan tanah harus jelas, sebutnya.

Penanggulangan Penyakit Ternak dan Kopi

Kecamatan Siborongborong yang saat ini diperhadapkan dengan munculnya penyakit ternak dan berbagai kendala yang dihadapi petani kopi. Sanggam Hutapea berjanji mengupayakan menurunkan ahli tanaman kopi dan ternak ke Siborongborong. Tetapi Sanggam Hutapea kepada ribuan petani yang hadir mengingatkan bahwa Sanggam Hutapea Center, bukanlah sebuah lembaga yang dapat melakukan apa saja untuk menangani semua permasalahan, namun sebahagian dari kendala yang dihadapi masyarakat saat ini kemungkinan dapat ditangani.

Melihat tanaman holtikultura Siborong-borong punya prospek untuk dikembangkan, dia pun akan mengusahakan mengirim petani ke Barastagi untuk belajar/studi banding tentang pertanian yang lebih profesional khususnya tanaman holtikultura.

Turunya ahli ternak ini juga bisa bekerja untuk mengkaji kemungkinan kotoran ternak dijadikan bahan biogas. Dapat dipakai untuk memasak dan untuk kebutuhan lain. Ahli akan membuat percontohan, warga akan memahami dan terdorong melakukan itu.

Pada kesempatan tersebut, Sanggam Hutapea Center memberikan bantuan ternak induk kepada kelompok tani di Kecamatan Siborong-borong masing-masing Lobu Siregar, Kelurahan, Pakkarapan, Sitampurung, Lumban Tonga-tonga, Paniaran. Sementara kelompok tani dari Kecamatan Pagaran masing masing Simamora Hasibuan, Sipultak, Parhorboan I dan Parhorboan II. ”Ini bukan sumbangan, tetapi lebih ideal disebut kewajiban dari sebuah panggilan jiwa membantu saudara saudara di Bona Pasogit,” katanya kepada puluhan wartawan.

Sanggam Hutapea kepada mengatakan dirinya bukan bermaksud show dengan memboyong para intelektual ke Taput. “Saya harus mempertegas keinginan untuk memajukan daerah ini harus didukung potensi sumber daya manusia. Untuk apa kita bicara soal pembangunan, jika ahlinya saja tidak pernah turun ke lapangan Metode seperti ini sudah biasa saya lakukan dalam pengembangan wilayah di dibeberapa daerah di Indonesia ,” ujarnya.

Memaknai Paskah: Tiga Langkah Strategis

2008-04-27T23:39:00.000-07:00

HARI-hari raya keagamaan hampir senantiasa menjadi kesempatan amat berharga untuk merenung ulang makna hakiki dari hari-hari raya tersebut. Ia akan terjatuh menjadi sebuah seremoni dan selebrasi tanpa makna andai kata peringatan itu kurang memberi ruang bagi refleksi untuk menelusuri dimensi substansial dari hari raya keagamaan. Bahkan, nilai-nilai sakral dan transendentalnya dapat tereduksi jika pemaknaan kontemporer dari hari raya itu tidak mendapat tempat.

April ini, umat Kristiani memperingati Hari Jumat Agung (kematian Yesus Kristus di kayu salib) dan Hari Paskah (kebangkitan Yesus Kristus dari kematian). Umat Kristiani terpanggil untuk terus-menerus berupaya mencari pemaknaan kontekstual bagi perayaan Paskah di tengah situasi bangsa dan negara seperti sekarang ini. Tatkala negara kesatuan dibayangi perpecahan, ketika konflik bernuansa SARA dijadikan amunisi bagi pertikaian kaum politisi, pada saat kehidupan menjadi kian getir, pedih, dan keras karena situasi ekonomi yang mencekik kehidupan manusia; bagaimana gereja-gereja berkiprah merespons kondisi seperti ini?

Dalam perspektif pemahaman Kristiani, kebangkitan Yesus Kristus pada Hari Paskah adalah tanda yang menunjuk betapa kuatnya kuasa Allah yang berhasil membebaskan manusia dari belenggu dosa, cengkeraman kematian, penjara kekerdilan, sehingga menjadi ciptaan baru, manusia baru. Jalan yang ditempuh Yesus adalah jalan pengorbanan, demi terwujudnya rekonsiliasi manusia dengan manusia, manusia dengan Allah.

Yesus menolak jalan kekerasan dalam mewujudkan cita-cita yang luhur. Ia meminta murid-murid-Nya tidak menggunakan pedang terhadap kelompok-kelompok yang kontra-Yesus. Jalan salib, jalan penderitaan, jalan pengorbanan, jalan kerendahan, jalan kehambaan, adalah jalan yang Yesus pilih secara sadar agar manusia dibebaskan dan diselamatkan. Hari Paskah (dari kata Ibrani pesakh = melewati) adalah hari raya keagamaan Kristiani yang amat sentral dan fundamental.

Alkitab menegaskan, ''Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu.'' Jika Kristus dikalahkan kematian, jika ia dipenjara dan dibelenggu oleh kematian, maka kekristenan adalah suatu ilusi dan omong kosong. Kematian Yesus adalah kematian yang menghidupkan. Menghidupkan manusia memberi pengharapan baru bagi manusia, dan sekaligus antisipasi dari kebangkitan umat manusia di masa depan. Peristiwa Jumat Agung dan Paskah adalah pilar-pilar yang kukuh, yang di atasnya konstruksi kekristenan dibangun dan didirikan.

Gereja-gereja dan umat Kristen Indonesia harus mampu memainkan peran signifikan dan kontributif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan realitas seperti itu, beberapa langkah strategis harus dikedepankan oleh gereja-gereja.

Pertama, gereja-gereja perlu mengembangkan teologi kemajemukan, teologi yang memberi tempat dan ruang bagi kemajemukan denominasi gereja, kemajemukan agama-agama; terbuka terhadap peran generasi muda, wanita, serta kelompok profesional yang ada dalam masyarakat. Gereja juga dituntut mengelola organisasinya dengan manajemen profesional, didukung SDM berkualitas sesuai dengan kompetisi yang dibutuhkan sebagai gereja di dunia modern. Gereja harus menjadi penuntun umat dalam mengembangkan sikap inklusif, sikap Hamba dan Pelayan yang antikekerasan dan anarkisme.

Kedua, gereja-gereja harus memiliki visi teologis dan wawasan kebangsaan yang kukuh, sebagai teologi yang dirakit dari bumi Indonesia yang pluralis, bukan teologi Barat yang superior, yang menafikan realitas empirik bumi Nusantara. Teologi seperti ini amat memperhitungkan kejelataan, apresiatif pada keragaman kultural, memberi ruang bagi interaksi dengan berbagai potensi strategis dalam masyarakat, memberi tempat pada pengembangan dialog dan kerja sama dengan berbagai agama dan kepercayaan. Harus mendorong gereja menjadi nabi pada zamannya; yang mampu bersikap kritis terhadap penyalahgunaan dan penggumpalan kekuasaan, terhadap pelanggaran HAM, terhadap pengerdilan harkat dan martabat manusia, terhadap diskriminasi wanita dan kekerasan anak; terhadap politisasi agama dan pelecehan agama.

Ketiga, gereja-gereja harus memosisikan diri sebagai institusi yang nonpartisan dan berdimensi universal. Artinya, gereja tidak boleh menjadi sebuah lembaga yang menyuarakan segelintir elite kepemimpinan, teralienasi dari dinamika umat di arus bawah, apalagi yang menjadi instrumen dari suatu kekuatan parpol. Gereja harus benar-benar berada dalam kendali kuasa transenden, kuasa Ilahi, sebab itu ia juga mengatasi tembok-tembok geografis kepemerintahan, dan menjadi gereja yang berdimensi universal dan mondial.

Dalam konteks itu, gereja-gereja di Indonesia harus merekonstruksi ulang pemikiran teologinya, mendesain program pelayanannya dengan tidak menafikan kenyataan empirik, melakukan repositioning dalam upaya mewujudkan kinerja yang proaktif dan responsif di tengah perubahan global yang sedang terjadi. Dengan demikian, gereja terhindar untuk menjadi fosil di tengah sejarah, bahkan presensianya memberi makna substantif bagi umat manusia, bangsa, negara, bagi zamannya. Tatkala fajar Paskah merekah, gereja-gereja di Indonesia harus bangkit dari sikapnya yang introver dan eksklusif menjadi gereja yang membumi di Indonesia .

[Weinata Sairin, Teolog, Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia]
[Gatra Nomor 22 Beredar 16 April 2001]

Dicari Seorang Bupati di Tapanuli Utara

2008-04-24T04:51:00.000-07:00

Untuk membangun Tapanuli Utara dibutuhkan figur pemimpin yang kapabel dan bernurani. Sebab daerah yang pernah dijuluki sebagai “peta kemiskinan“ ini memang belum mampu mensejajarkan diri dengan kabupaten lainya di propinsi Sumatera Utara.

Angka kemiskinan yang menjadi persoalan klasik menjadi permasalahan besar dan akan diperhadapkan kepada pemimpin Taput di masa mendatang.Jumlah penerima beras miskin setiap tahun menjadi salah satu indikator kuat betapa jumlah kemiskinan di daerah ini belum dapat ditekan.

Dimpos P Manalu M.Si dari Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat mengatakan pemimpin Taput ke depan harus dapat menjawabnya, sebab angka diatas 25 persen jumlah penduduk yang tergolong miskin, sebuah kondisi yang sebenarnya sangat menggelitik, jika dikaitkan bahwa daerah ini sangat kaya dengan sumber daya alam .

Jumlah pengangguran juga ikut menjadi penyumbang utama bertahanya angka kemiskinan di Taput. ”Jawabanya sederhana,menciptakan lapangan pekerjaan berskala lokal, injeksi pada usaha usaha kecil, pertanian, mendorong timbulnya prakarsa masyarakat dalam berbagai sub sektor pembangunan, jaminan harga komoditas, menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mampu menggaet investor,memangkas belitan birokrasi yang terlalu panjang, merupakan sebahagian dari upaya yang seharusnya dilakukan pemimpin Taput mendatang”, kata Dimpos pada batakland.

Persoalanya, untuk keluar dari balutan kemiskinan ini diperlukan pemimpin yang mempunyai komitmen kuat, idealisme membangun, tangguh, kapabel dan bernurani.Rekam jejak yang baik dari calon pemimpin pun menjadi modal. Sebab, jika ditopang dengan intelektual, pengalaman diberbagai lintas satuan kerja, dia akan lebih lihai memenej seluruh stake holder (pemangku amanah) agar bekerja secara sungguh sungguh dan kompetitif.

Siapa???

Bukan pengkultusan, namun dari sederet calon kandidat yang muncul saat ini, Ir Sanggam Hutapea MM oleh berbagai kalangan menjadi salah satu yang dinominasikan masuk dalam kategori tersebut. Pria yang sempat bekerja di institusi pemerintahan di Departemen Transmigrasi RI dan pengalamanya menangani proyek proyek yang dibiayai Bank Dunia (world bank) khususnya dalam bidang pengembangan wilayah (Regional Develovment) yang tersebar di berbagai propinsi di Indonesia, membuat Sanggam sangat akrab dengan berbagai konsep dan implementasi pembangunan suatu wilayah. Dia dinilai akan mampu membawa Tapanuli Utara kearah yang lebih maju.

Tidak hanya itu saja, dari rekam jejak yang dihimpun mengenai Sanggam, selepas dari Studi Pasca Sarjana UGM, dia mulai memasuki dunia swasta.Tercatat Sanggam pernah menjadi Senior Vice President di Bank Pacific Jakarta dan selanjutnya menangani Busines Development Nugra Santana group, sebuah grup bisnis nasional yang bergerak dibidang Pertanian dan Perkebunan, Property, Industri Kapal/Tanker, Pharmasi, Pertambangan serta Perhotelan. Dunia usaha yang kompetitif dan dinamis tersebut telah menempa Sanggam untuk tampil menjadi bagian penting dari sebuah perusahaan nasional. Dunia kerjanya pula yang membawa dia pada pergaulan internasional.

Kehadiran Sanggam di Tapanuli Utara dua bulan belakangan sebenarnya mulai terasa dan hangat dibicarakan.Konsep pendekatam dirinya kepada masyarakat juga dianggap sangat elegan dan terpuji. Diapun kabarnya telah mendapat “restu” dari anak rantau yang selama ini peduli dengan pembangunan di Bona Pasogit. Dukungan terhadap dirinya pun terus mengalir, baik dari kelompok akademisi, intelektual, pedagang, petani, guru,PNS ,pengusaha kecil , tak ketinggalan kaum muda yang mempunyai basis masing masing.

Fenomena Sanggam Hutapea adalah jawaban dari sebuah keinginan pembaharuan di Taput. Pengaruhnya, berdiri beberapa kelompok sukarelawan peduli pembangunan di Taput yang memberikan dukungan kepada Sanggam Hutapea. Mereka bekerja mensosialisasikan Ir Sanggam Hutapea hingga ke pelosok desa agar ketokohannya semakin dikenal masyarakat. ”Jika ingin memiliki pemimpin yang merakyat dan bernurani, kita juga harus ikut berjuang, agar apa yang kita cita citakan dapat tercapai, yakni Taput yang lebih maju”, ujar Mangapul Panggabean.

Tak hanya mereka, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ir Nurdin Tampubolon juga bangga melihat kepedulian Sanggam atas penderitaan masyarakat petani coklat di Pahae Tapanuli Utara, yang kurun waktu 1 tahun mengalami penurunan hasil panen akibat hama helopetis

Dia meminta Sanggam untuk menggalang kepedulian anak rantau membangun Taput. “Putra daerah seperti Sanggam Hutapea yang punya potensial, punya peluang untuk memimpin Taput. Peluang itu sangat terbuka, sebab masyarakat tentu akan memilih yang terbaik”, ujar Nurdin seperti yang dilansir di salah satu harian ibukota.

Aktifis LSM Andy Erge di Jakarta juga mengatakan Taput saat ini butuh pemimpin yang mampu melakukan pembaharuan untuk mengangkat daerah ini sejajar dengan kabupaten yang sudah maju di Sumut.” Sanggam Hutapea adalah salah seorang putra daerah yang mampu melakukan itu, ujarnya.

Menurutnya Sanggam mempunyai track record yang cukup membanggakan dan dikenal luas dikalangan elite politik dan pengusaha. Sanggam juga memiliki jaringan yang luas untuk memasarkan produk produk pertanian Taput. ”Bila figur seperti Sanggam hadir di Taput, lima tahun kedepan wajah Taput yang selama ini dikategorikan sebagai daerah tertinggal, akan mampu bangkit dengan konsep pembangunan memberdayakan seluruh potensi SDM di Taput.

“Untuk memenuhi panggilan jiwa membangun Taput, saya pikir Sanggam akan memberikan yang terbaik dan menerapkan apa yang diperolehnya selama meniti karir. Maka jika Sanggam mau turun ke Taput, dengan mencalonkan diri sebagai calon bupati Taput nanti, maka masyarakat Taput akan memperoleh pilihan untuk menentukan pemimpinya untuk kebangkitan daerah itu”, ujar Erge di Jakarta kepada salah satu harian terkemuka.

Menghitung Hari

Untuk menjadi orang nomor satu didaerah yang mayoritas penduduknya hidup dari pertanian ini bukanlah hal yang mudah. Selain figur yang muncul saat ini berusaha untuk meminang parpol sebagai kenderaan politik, para calon kandidat itupun harus berjibaku untuk mensosialisasikan dirinya ketengah masyarakat dengan beragam cara. Disisi lain masyarakat pun saat ini ternyata menginginkan agar bupati Taput mendatang adalah yang kapabel dan bernurani. Sebuah isyarat, bahwa pilkada Taput 2008 akan benar-benar menjadi ajang kompetitif yang menyita perhatian semua pihak.

Akankah kabupaten ini mendapatkan figur tersebut? Semoga. Sebentar Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan pemilihan langsung Bupati Tapanuli Utara dan Wakil Bupati periode 2009-2014. Diharapkan gaung pesta demokrasi ini akan melahirkan sosok yang kapabel dan bernurani.

Potret Buram Desa Terpencil

2008-04-24T02:24:00.001-07:00